Prona Tanjungpinang mencapai 50 persen

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota Tanjungpinang pada tahun 2017 sebanyak 4.000 sertifikat tanah gratis baru terealisasi 50 persen.

Sekretaris Daerah Tanjungpinang Riono, di Tanjungpinang, Kamis, menilai program sertifikat tanah gratis berjalan efektif, meskipun baru terealisasi 50 persen.

"Sebagai kota yang baru melaksanakan Prona secara masif, kami nilai program nasional itu cukup berhasil terlaksana di Tanjungpinang. Tahun ini ditargetkan 5 rihu sertifikat gratis diterbitkan BPN," tegasnya.

Riono mengapresiasi kinerja BPN Tanjungpinang yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Petugas BPN saat ini lebih aktif dan tampak berusaha membangun sinergisitas dengan Pemkot Tanjungpinang, terutama dengan pihak kelurahan.

"Kelurahan yang lebih memahami persoalan tanah, riwayat kepemilikan tanah hingga legalitas lahan sehingga memang sebaiknya bersinergi dengan BPN," katanya.

Riono mengatakan Prona membantu masyarakat yang mengalami kesulitan perekonomian karena itu program ini didukung masyarakat.

"Program ini positif sehingga didukung masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPN Tanjungpinang Albi Feri mengatakan petugas pertanahan senansiasa meningkatkan pelayanan kepada masyatakat.

"Prona mendapat dukungan dari masyarakat. Kanwil BPN Kepri juga mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program tersebut," ujarnya.

Menurut dia, rona berjalan efektif di Tanjungpinang karena mendapat dukungan maksimal dari pemeringah setempat.

Salah satu penghambat Program yakni sengketa tanah. Di Kepri, permasalahan kepemilikan tanah di Tanjungpinang tergolong tinggi, termasuk lahan bersertifikat hak guna usaha yang ditelantarkan di Pulau Dompak. Satu persatu permasalahan lahan diselesaikan, sedangkan sertifikat hak guna bangunan di atas lahan ratusan hektare di Pulau Dompak yang dikantongi perusahaan tertentu akan diserahkan kepada negara jika tahun 2014 tidak ada kegiatan.

"Tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang cukup ringgi konflik tanah," katanya.