Kepri tujuh kali berturut-turut raih predikat WTP

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tujuh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk laporan keuangan tahun 2017 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Anggota V BPK RI Isma Yatun saat menyampaikan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kepri tahun 2017 kepada Gubernur Nurdin Basirun dan pimpinan legislatif di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Kepri Dompak, Senin, mengatakan predikat WTP diberikan kepada Pemprov Kepri tujuh kali berturut-turut.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kepri atas prestasi terhadap opini WTP yang diraih selama 7 tahun berturut-turut ini," kata Isma.

Ia berharap Pemerintah Kepri dapat mempertahankan predikat ini, dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Tidak hanya itu, meskipun mendapat WTP, terdapat beberapa rekomendasi yang kami temukan dalam pemeriksaan keuangan Pemprov Kepri yang harus ditindaklanjuti," kata dia.

Seperti sistem pengendalian keuangan intern yang masih belum maksimal diterapkan. Masih belum tersalurkan terdapat beasiswa sebesar Rp1,9 miliar yang tidak tersalurkan serta investasi Pemprov Kepri sebesar Rp43,41 miliar dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi.

"Serta peninjauan kembali pengeluaran jasa publikasi yang tidak terverifikasi Dewan Pers serta masih belum selesai pajak kendaraan bermotor tahun 2013," kata Isma.

Isma yakin Pemprov Kepri akan segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan jawaban kepada BPK segera dalam batas waktu selama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan predikat WTP akan terus dipertahankan dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kepri yang aktual dan transparan.

"Sehingga tidak ditemukan kembali permasalahan yang sama terjadi di tahun berikutnya," katanya.

Untuk rekonstruksi yang disampaikan BPK, Nurdin berjanji akan segera menindaklanjuti dalam waktu yang diberikan oleh BPK.

"Melalui WTP yang diraih ini dapat menjadi semangat untuk Penyelenggara Pemerintah meningkatkan kualitas dan kinerja dalam mengelola keuangan di Provinsi Kepri," jelas Nurdin. (Antara)