Ombudsman berkoordinasi dengan KPK bahas Pelabuhan Malarko

Karimun (Antaranews Kepri) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk proyek pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang mangkrak sejak 2014.

"Kami akan berkoordinasi dengan Bappenas, KPK dan Kementerian Perhubungan. Ini di mana masalahnya sehingga pembangunan pelabuhan tersebut mangkrak sejak 2014," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri Lagat Parroha Patar Siadari dalam kunjungan ke Tanjung Balai Karimun.

Lagat mengatakan berdasarkan informasi, proyek pelabuhan peti kemas tersebut dimulai sejak 2008 dengan anggaran sekitar Rp250 miliar, namun realisasinya masih sekitar Rp50 miliar. Proyek ini kemudian terhenti sejak 2014.

"Dan sampai sekarang tidak jelas juntrungannya," kata dia.

Pembangunan pelabuhan yang berlokasi di Dusung Pelambung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing tersebut, menurut dia, sudah setengah jalan sehingga sangat disayangkan kalau tidak diteruskan.

Untuk itu, dia mengatakan akan mendorong kementerian agar pembangunan tersebut diteruskan karena sangat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

"Di Kepri belum ada pelabuhan peti kemas internasional, memang ada pelabuhan Batuampar di Batam, tapi belum masuk pelabuhan peti kemas internasional, dan ada juga di Bintan tapi belum masuk standar minimum pelabuhan internasional," ujarnya.

Dia menilai desain pelabuhan Malarko sangat bagus dan lokasinya juga sangat strategis. Pelabuhan tersebut, menurut dia, akan menunjang aktivitas perdagangan Karimun yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

"Bayangkan saja turis dari malaysia yang biasa belanja dari Tanah Abang. Nantinya mereka belanja di sini, sekali jalan saja tiap hari, berapa nilai ekonominya bagi masyarakat di sini," ujarnya.

Lagat mengatakan, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak melanjutkan proyek tersebut, apalagi pembangunan pelabuhan merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Karimun telah membangun jalan penghubung dari jalan utama ke pinggir pantai dengan panjang 400 meter dan lebar 40 meter, dan terdiri dari dua jalur.

"Jadi tidak ada lagi alasan masalah jalan, lahan pantai juga sudah dibebaskan. Ini yang perlu kita pertanyakan dimana kendalanya," katanya.

Terkait informasi alokasi anggaran Rp80 miliar tahun ini, Lagat mengatakan informasi tersebut belum jelas karena sampai saat ini belum ada pembangunan lanjutan.

"Sekarang sudah akhir Agustus. Kira-kira masuk akal `nggak. Jadi informasi itu masih simpang dan saya pastikan itu belum dianggarkan," kata dia.

Berdasarkan tinjauannya ke lokasi, sejumlah material berupa tiang besi baja teronggok dalam kondisi berkarat yang dikhawatirkan fisik pelabuhan yang sudah dibangun tidak layak lagi.

"Kan itu terjadi di jembatan Dompak yang roboh karena perawatannya sudah tidak ada. Uang negara sudah mubazir di sana. Jangan karena di daerah dan terpencil, pusat itu seolah-olah menutup-menutupi. Karena itu kami akan mempertanyakan hal ini ke Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan KPK dan Bappenas," kata dia. (Antara)