LAM Kepri dukung pembangunan Jalan Lingkar Gurindam 12

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau (LAM Kepri), mendukung pembangunan Jalan Lingkar Gurindam 12 di Kota Tanjungpinang.

"Kami sejak awal tetap konsisten mendukung pembangunan Jalan Lingkar Gurindam 12. Jalan ini sebagai ikon Kepri," kata Ketua LAM Kepri, Abdul Razak di Tanjungpinang, Kamis.

Menurut dia, Kepri sudah selayaknya memiliki ikon yang dibangun di ibu kota provinsi. Selain mengurai kemacetan lalu lintas, jalan lingkar tersebut juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Tanjungpinang akan semakin menarik sehingga diharapkan kunjungan wisatawan meningkat," ucapnya.

Sementara terkait kondisi anggaran Kepri yang saat ini mengalami defisit, Abdul Razak mengatakan, pemerintah pasti memiliki strategi untuk mengatasinya. Lagi pula, proyek jalan lingkar itu dilaksanakan selama tiga tahun.

"Pemerintah pasti memiliki pertimbangan yang matang. Yang penting, proyek ini dilaksanakan secara maksimal," ucapnya.

Pembangunan Jalan Lingkar Gurindam 12 dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan polemik seiring dengan terjadinya defisit anggaran tang mencapai Rp346 miliar.

Fraksi Keadilan Sejahterah-PPP DPRD Kepri, sejak awal pembahasan menolak rencana pembangunan jalan lingkar itu, karena menelan anggaran Rp530 miliar.

"Dengan kondisi keuangan Kepri sekarang, apakah jalan lingkar itu diprioritaskan? Masih banyak kegiatan lain yang menyentuh kepentingan publik yanh harus dilaksanakan," kata Sekretaris Fraksi Keadilan Sejahtera-PPP, Suryani.

Ia juga merasa aneh, kenapa pemerintah terkesan memaksakan pelaksanaan proyek itu. Padahal pemerintah memiliki tugas berat dalam meningkatkan pertumbuhan ekokomi, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Semestinya pemerintah fokus dalam menyelesaikan persoalan besar yang dihadapi masyarakat tersebut," katanya.

Tahun ini, Pemprov Kepri mengggelontorkan anggaran sebesar Rp95 miliar untuk membangunan jalan lingkar tersebut. Kemudian dilanjutkan tahun 2019 dan 2020.

"Sejak awal kami tetap konsisten agar pemerintah melaksanakan program pembangunan disesuaikan dengan kondisi keuangan, jangan dipaksakan agar tidak menimbulkan permasalahan," kata Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea. (Antara)