Dua bakal caleg Batam diganti

id caleg,batam,kpu batam,zaki setiawan,calon,legislatif

Komisioner KPU Batam, Zaki Setiawan. (Antaranews Kepri/Pradanna Putra)

Bacaleg perempuan harus diganti dengan perempuan karena berpengaruh terhadap kuota 30 persen perempuan
Batam (Antaranews Kepri) - Komisi Pemilihan Umum Batam, Kepulauan Riau mencatat dua orang bakal calon anggota legislatif diganti hingga batas terakhir penggantian Daftar Calon Sementara untuk Pemilu 2019.

"Dua yang diganti itu, satu bacaleg perempuan mengundurkan diri, dan satu laki-laki meninggal dunia," kata Komisioner Bidang Teknis KPU Batam Zaki Setiawan, di Batam, Kamis.

Seorang bakal caleg yang meninggal berasal dari Partai Perindo, dan seorang yang mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan.

Partai sudah mengajukan pengganti keduanya. KPU juga sudah melakukan verifikasi syarat pencalonan keduanya. "Sudah selesai verifikasi. Sudah OK," kata dia pula.

Ia mengatakan, dari dua orang yang diganti, seorang di antaranya adalah perempuan, sehingga penggantinya harus perempuan, dan juga sudah dipenuhi parpol pengusung.

"Bacaleg perempuan harus diganti dengan perempuan karena berpengaruh terhadap kuota 30 persen perempuan," kata Zaki.

Zaki mengatakan, pada masa penerimaan tanggapan masyarakat, KPU menerima 6 laporan, dan tiga di antaranya berbuntut pada penggantian bakal caleg dan pencoretan nama bakal caleg dari DCS.

Sedangkan tiga laporan lainnya, dianggap tidak menyalahi persyaratan pencalonan, sehingga dilanjutkan hingga penetapan DPT.

Sementara seorang bakal caleg yang dicoret KPU itu karena tidak melengkapi persyaratan untuk calon dari mantan narapidana. Padahal, berdasarkan laporan masyarakat yang diverifikasi ke parpol, bakal calon itu pernah terjerat kasus hukum.

Semestinya, sebagai mantan narapidana, bakal calon menyertakan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan telah selesai jalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan surat salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Bakal calon dari mantan narapidana juga harus melengkapi berkas persyaratan dengan surat dari pemimpin redaksi media massa bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.

Zaki mengatakan syarat-syarat itu semestinya sudah dilampirkan saat perbaikan berkas 31 Juli 2018, sebelum penetapan DCS dan masa tanggapan masyarakat.

"Setelah penetapan DCS tak ada ruang lagi bagi bacaleg untuk melengkapi syarat-syarat yang kurang," kata dia pula.
 
Pewarta :
Editor: Rusdianto Syafruddin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar