Pemkab Karimun usulkan lima HET elpiji bersubsidi

Karimun (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, mengusulkan lima harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi agar perbedaan harga di wilayah kepulauan tidak terlalu tajam.

"Kami mengusulkan lima, tapi Hiswana Migas mengusulkan tiga. Nah, ini akan kita bahas kembali agar HET yang ditetapkan tidak memicu perbedaan harga," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Menurut Aunur Rafiq, usulan 5 HET elpiji bersubsidi tersebut berdasarkan kondisi geografis Karimun yang terdiri dari pulau-pulau, yang dikerucutkan menjadi lima pulau utama, yakni Pulau Karimun Besar, Kundur, Durai, Moro dan Durai.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli menambahkan, usulan 5 HET setelah mempertimbangkan jarak tempuh dan biaya angkut gas elpiji bersubsidi 3 tiga kilogram.

Yosli menjelaskan, penyaluran elpiji bersubsidi nantinya diharapkan dapat langsung diangkut dari depo Pertamina di Tanjunguban menuju lima pulau utama tersebut.

"Kalau elpiji dari Pulau Buru berasal dari Karimun, maka harganya bisa lebih mahal. Alangkah baiknya jangan transit lagi, tetapi langsung diangkut ke lima pulau tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat di Kantor Bupati Karimun, Rabu (3/10), Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Kepri mengusulkan tiga HET, yakni HET untuk Pulau Karimun Besar sebesar Rp29.781, Pulau Kundur Rp30.673 dan Moro Rp28.887 per tabung.

"Tiga HET yang diusulkan ini mengacu pada lokasi agen minyak tanah. Karena, nanti penyalur elpiji bersubsidi akan dilakukan oleh agen yang selama ini menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat," kata Ngaliman, konsultan yang ditunjuk Hiswana Migas untuk menghitung HET elpiji bersubsidi.

Perhitungan HET untuk tiga pulau tersebut, menurut dia, sudah melalui perhitungan biaya angkut, upah pekerja dan lainnya.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq menilai HET yang ditetapkan untuk tiga pulau itu masih tinggi, sehingga perlu dikaji lebih dalam.

"Masih tinggi, nanti tim akan melakukan kajian. Mungkin bisa dipangkas dari sisi biaya transportasinya. Nanti tim juga akan mengkaji soal lima HET yang kita usulkan," kata dia.

Pembahasan HET elpiji bersubsidi antara Hiswana Migas dengan Pemkab Karimun dan dihadiri pula oleh Pertamina tersebut terkait dengan rencana pemerintah daerah untuk menerapkan program konversi minyak tanah ke gas elpiji bersubsidi tiga kilogram.

Aunur Rafiq menargetkan program konversi minyak tanah ke gas sudah mulai dilaksanakan akhir tahun ini, namun dilakukan secara bertahap.

"Minyak tanah tidak akan ditarik sekaligus, tapi bertahap. Program konversi minyak tanah ke gas ini sudah kita rencanakan sejak 2015, dan mudah-mudaha tahun ini terealisasi," katanya.

Program konversi minyak tanah ke gas, kata bupati, akan menghemat uang negara dari anggaran untuk subsidi minyak tanah.