Bupati: HET elpiji usulan Hiswana Migas tinggi

Karimun (Antaranews Kepri) - Bupati Karimun, Aunur Rafiq, menyatakan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji bersubsidi yang diusulkan Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Kepulauan Riau, terlalu tinggi.

Masih terlalu tinggi. Kita juga bisa bandingkan dengan Batam, Bintan atau Tanjungpinang," kata dia usai rapat pemaparan usulan HET elpiji bersubsidi oleh Hiswana Migas di Kantor Bupati Karimun, Rabu.

Hiswana Migas mengusulkan tiga HET, yaitu yang berlaku di Pulau Karimun Besar sebesar Rp29.781 per tabung, Pulau Kundur Rp30.673 per tabung dan Moro Rp28.887 per tabung.

Usulan HET elpiji bersubsidi dari Hiswana Migas tersebut terkait dengan rencana penerapan program konversi minyak tanah ke gas di Kabupaten Karimun.

Aunur Rafiq mengatakan, pemerintah daerah nantinya akan membentuk tim untuk melakukan kajian agar HET elpiji bersubsidi, agar bisa dijangkau masyarakat.

"Tim ini kita harapkan segera terbentuk karena program konversi minyak tanah ke gas ini kita harapkan sudah terealisasi pada akhir tahun," kata dia.

Bupati berharap ada penghitungan ulang dari biaya transportasi dan lainnya agar HET yang ditetapkan nantinya tidak terlalu tinggi.

"Itu baru usulan. Kita berharap tentu lebih rendah lagi," kata dia.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Karimun, Muhammad Yosli mengatakan pihaknya segera membentuk tim untuk melakukan pengkajian HET elpiji bersubsidi 3 kikogram.

"Tim secepatnya kita bentuk, dan akan melibatkan semua pihak sehingga tercapai sebuah kesepakatan," kata Yosli.

Sementara itu, Ketua DPC Hiswana Migas Provinsi Kepri, Ade Helmi dalam paparannya mengatakan, HET yang ditetapkan dihitung oleh konsultan berdasarkan biaya riil, antara lain ongkos transportasi dari depo Pertamina Tanjunguban hingga ke konsumpen dan upah pekerja.

"Kami melibatkan konsultan agar angka yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan," kata dia.

Penetapan tiga HET itu, menurut Ngaliman ditetapkan berdasarkan lokasi tiga agen minyak tanah yang nantinya menyalurkan gas elpiji di wilayahnya masing-masing.

Ngaliman menambahkan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, kebutuhan tabung gas 3 kilogram di Kabupaten Karimun sebanyak 153.500 tabung per bulan.

Diketahui, Pemkab Karimun berencana menerapkan program konversi minyak tanah dan gas menjelang akhir 2018.

Pemkab telah menerapkan program ini sejak 2015, namun belum terealisasi karena terkendala mahalnya biaya angkut, dan kondisi geografis Karimun yang terdiri atas pulau-pulau sehingga memicu disparitas harga.

Total pengguna minyak tanah yang akan dikonversi ke gas elpiji bersubsidi, berdasarkan usulan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun sekitar 65.000 kepala keluarga.