Gubernur sayangkan pengembalian anggaran pembangunan pelabuhan Malarko

id gubernur kepri,nurdin basirun,anggaran,pembangunan,pelabuhan,malarko,karimun

Gubernur sayangkan pengembalian anggaran pembangunan pelabuhan Malarko

Gubernur Kepri Nurdin Basirun (Antaranews Kepri/Ogen)

Kalaupun dilanjutkan, mungkin tahun depan. Dan nanti saya juga akan menanyakan ke Menteri, kenapa anggaran itu tidak digunakan
Karimun (Antaranews Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun menyayangkan pengembalian anggaran kelanjutan pembangunan Pelabuhan Malarko di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, ke pemerintah pusat.

"Saya ditanya Menteri Perhubungan kenapa anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pembangunan Pelabuhan Malarko dikembalikan. Ini tentu sangat disayangkan kenapa anggaran itu tidak dimanfaatkan," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Minggu.

Nurdin Basirun mengatakan Pelabuhan Malarko merupakan proyek yang telah dibangun bertahun-tahun. Pelabuhan itu diproyeksikan sebagai pelabuhan peti kemas untuk menampung limpahan perdagangan dari Singapura.

Berdasarkan komitmen sejak awal, pembangunan pelabuhan tersebut dikerjakan bersama-sama antara pemerintah daerah dengan pusat.

Untuk sisi laut, jelas Gubernur, dikerjakan dengan anggaran dari pusat, khususnya dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan sisi laut dikerjakan dengan anggaran daerah.

"Anggaran sebesar Rp50 miliar itu untuk sisi laut, dan dianggarkan Kementerian Perhubungan melalui satker, dalam hal ini KSOP Karimun. Saya belum tahu kenapa anggaran itu ditarik lagi ke pusat," kata Nurdin yang pernah dua periode menjabat Bupati Karimun.

Nurdin mengatakan tidak mungkin pembangunan Pelabuhan Malarko dilanjutkan tahun ini karena sudah memasuki triwulan keempat.

"Kalaupun dilanjutkan, mungkin tahun depan. Dan nanti saya juga akan menanyakan ke Menteri, kenapa anggaran itu tidak digunakan," kata dia yang berkunjung ke Karimun untuk menghadiri puncak peringatan HUT Kabupaten Karimun ke-19.

Informasi dihimpun, proyek Pelabuhan Malarko dimulai sejak 2008 dan telah menelan anggaran lebih dari Rp200 miliar, namun pembangunan proyek ini terhenti sejak 2014.

Sementara, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Karimun telah membangun jalan penghubung menuju kawasan pelabuhan tersebut, antara lain jalan utama dengan panjang 400 meter dan lebar 40 meter, dan terdiri dari dua jalur.

Berdasarkan tinjauan beberapa waktu lalu, sejumlah material berupa tiang besi baja teronggok dalam kondisi berkarat akibat hujan dan panas.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE