Jumaga Nadeak: Kinerja sejumlah Kepala Dinas Kepri amburadul

Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menilai kinerja sejumlah Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemprov Kepri amburadul.

Dia mencontohkan, Kadis ESDM, Amjon dan Kepala DPM-PTSP, Azman Taufik belum lama ini dicopot akibat kasus penerbitan izin tambang bauksit di Kabupaten Bintan. Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan, Muhammad Dali yang dinilai memancing guru PNS berunjuk rasa, karena dianggap tidak komunikatif terkait pembayaran tunjangan guru.

"Itu hanya sebagian kecil saja, belum termasuk Kadis lainnya," ujar Jumaga, di Tanjungpinang, Kamis (21/3).

Menurut Jumaga, rendahnya kualitas kerja beberapa Kadis tersebut tentu tidak terlepas dari proses penunjukan sekaligus pengangkatan awal yang dilakukan oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

"Pasti ada yang salah dengan assessment pemprov selama ini, atau jangan-jangan cuma seremonial saja," ucapnya.

Oleh karena itu, Jumaga menyarankan ke depan dalam hal mengangkat Kepala Dinas atau pejabat sejenisnya, gubernur harus menerapkan sepenuhnya hasil assessment yang telah diberlakukan. 

"Sehingga pejabat yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan ahli di bidangnya masing-masing," sebutnya.

Menurutnya, assessment merupakan suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetisi.

Tidak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu turut mengkritisi gubernur yang seringkali mengadakan kunjungan kerja ke luar pulau. 

Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab kerja para Kadis menjadi kurang maksimal, sebab minimnya pengawasan langsung oleh gubernur.

"Frekuensi ke pulaunya harus dikurangi. Karena bisa diwakili oleh Wakil Gubernur maupun Kepala Dinas," ungkap Jumaga.

Baca juga: Penyidik KLHK periksa belasan pejabat Kepri terkait tambang bauksit

Baca juga: Ketua DPRD Kepri bantah terima upeti tambang bauksit

Baca juga: PKS usulkan interpelasi terkait kasus tambang bauksit Bintan