KLHK pastikan kasus tambang bauksit Kepri naik ke pengadilan

Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan bauksit di pulau-pulau di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau akan naik sampai ke pengadilan.

Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, KLHK, Edward Hutapea, di Tanjungpinang, Kepri, Selasa, mengatakan hal itu, meskipun, sampai sekarang,  penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus itu.

"Kami diberi waktu tiga bulan. Setelah gelar perkara akan ditetapkan tersangka dalam kasus itu," tegasnya.

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas ESDM Kepri Amjon dan mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri Azman Taufik tergantung hasil proses penyelidikan sementara.

Model pemeriksaan yang dilakukan dari bawah ke atas, ujarnya.

"Jika nama Amjon dan Azman Taufik disebutkan oleh saksi-saksi, maka kedua pejabat itu diperiksa. Termasuk Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Bupati Bintan Apri Sujadi," tegasnya.

Edo, demikian sapaannya, menjelaskan proses penyelidikan memang belum rampung. Sebanyak 15 pejabat Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri sudah diperiksa. Pemeriksaan terus berlanjut kepada pejabat dan perusahaan lainnya.

Sementara terkait perbaikan lingkungan dan hutan, Edo menegaskan tergantung keputusan pihak pengadilan.

"Nanti pihak pengadilan yang menghukum para terdakwa kasus itu  apakah salah satunya memperbaiki lingkungan yang rusak atau lainnya," katanya. 

Untuk saat ini, kata dia, KLHK mengejar target terhadap kasus perusakan hutan dan lingkungan yang sudah disegel oleh KLHK.

Baca juga: Inspektorat evaluasi seluruh izin tambang di Kepri

Baca juga: KBB: kelak Indonesia yang impor batu bauksit China

Baca juga: Hak angket DPRD Kepri terkait tiga kasus, termasuk tambang bauksit