Tanjungpinang (ANTARA) - Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengaku tidak terlalu memahami teknis dalam penetapan kawasan reklamasi maupun pertambangan.
"Secara teknis rencana teknis penetapan kawasan pertambangan, reklamasi, dan lainnya itu usulan Kelompok Kerja RZWP3K," kata Wakil Ketua Pansus RZWP3K DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iskandarsyah di Tanjungpinang, Senin.
Menurut dia, pansus juga tidak mengetahui Dinas Kelautan dan Perikanan mengeluarkan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjung Piayu. Pansus baru mengetahuinya setelah KPK menangkap Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun, Kepala DKP Kepri Edi Sofyan, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono, serta Abu Bakar, pihak swasta.
"Setelah ada kasus itu, baru kami paham ada izin yang dikeluarkan DKP Kepri," katanya.
Padahal, DPRD Provinsi Kepri telah memperingatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun agar tidak mengeluarkan izin pemanfaatan ruang laut maupun reklamasi sebelum Perda RZWP3K disahkan.
"DPRD Provinsi Kepri pada tanggal 18 November 2018 sudah memperingatkan Gubernur," tegasnya.
Iskandar mengatakan bahwa pihaknya membahas Ranperda RZWP3K tadi pagi. Namun, perbahasan tidak dapat dilakukan secara teknis lantaran Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadillah minta ditunda. Penundaan disebabkan Kepala DKP Kepri yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja RZWP3K ditahan KPK.
Pansus pada prinsipnya memahami kondisi tersebut. Namun, pansus telah memutuskan untuk meminta pertimbangan DPRD Provinsi Kepri apakah pansus tetap melanjutkan pembahasan tersebut atau dihentikan.
"Dalam rapat tersebut juga diputuskan agar pimpinan DPRD Provinsi Kepri berkonsultasi dengan Kemendagri untuk membahas persoalan itu," ucapnya.
Pansus pada dasarnya siap melaksanakan tugas-tugasnya secara cepat sebab telah mendapatkan asistensi dari Kementerian Kemaritiman, Kemendagri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apalagi, penyelesaian Ranperda RZWP3K bagian dari salah satu program strategi nasional dalam rangka memperkuat program Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia
"Namun, pada prinsipnya kami siap melanjutkan pembahasan hingga pengesahan setelah evaluasi secara menyeluruh terhadap dokumen RZWP3K," katanya.
Berita Terkait
Disnakertrans Kepri terima 12 aduan pembayaran THR Idul Fitri
Kamis, 18 April 2024 20:03 Wib
Bandara Batam layani 1.681 penerbangan selama mudik Lebaran
Kamis, 18 April 2024 18:37 Wib
Dubes Denmark: Batam punya indikator ekonomi yang impresif
Kamis, 18 April 2024 15:26 Wib
Wali Kota Batam berupaya tarik investor guna perluas lapangan kerja
Kamis, 18 April 2024 15:19 Wib
Kodim 0318 Natuna naik jadi tipe A
Kamis, 18 April 2024 14:55 Wib
Batam jadi tuan rumah MTQH tingkat Provinsi Kepri
Kamis, 18 April 2024 14:38 Wib
Produk busana Indonesia tembus pasar Singapura
Kamis, 18 April 2024 9:12 Wib
Polda Kepri pastikan kesiapsiagaan bencana antisipasi cuaca ekstrem
Rabu, 17 April 2024 18:21 Wib
Komentar