Pemerintah bantu pemulung dengan program jaring pengaman sosial

id bantuan bagi pemulung,penanganan pemulung,jaring pengaman sosial

Pemerintah bantu pemulung dengan program jaring pengaman sosial

Pemulung memilah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang, Banten, Selasa (21/7/2020). Pemerintah berupaya membantu para pemulung dengan bantuan-bantuan dalam program jaring pengaman sosial. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menjangkau para pemulung dengan program jaring pengaman sosial, yang mencakup pemberian bantuan-bantuan sosial dasar dan bantuan usaha.

Siaran pers dari Kementerian Sosial yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan bahwa para pemulung bisa dimasukkan sebagai bagian dari sasaran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) daur ulang sampah, kewirausahaan sosial, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), dan bantuan rehabilitasi rumah.

"Poin penting yang pernah disampaikan Mensos yaitu mendampingi pemulung tidak hanya memastikan perubahan sikap, mental dan perilaku, tetapi harus ada upaya lebih lanjut baik dalam bentuk bantuan sosial berkelanjutan dan akses program-program pemberdayaan sosial," kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat.

Menurut data kementerian, sebagian pemulung sudah terjaring dalam program bantuan bahan pokok pemerintah. Kementerian Sosial masih melakukan pendataan untuk memasukkan para pemulung dan keluarganya sebagai sasaran program jaring pengaman sosial.

Selain itu, Kementerian Sosial menjalankan Program Penanganan Warga Terlantar Akibat COVID-19 (PWTC) yang mencakup para pemulung dan keluarganya. Pemerintah menerapkan pendekatan berbasis keluarga, berbasis komunitas, dan berbasis residensial dalam program tersebut.

Bersama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Kementerian Sosial juga menjalankan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi para pemulung.

Program tersebut mencakup pemberian status legal sebagai Kader Penggerak Kebersihan (KPK), asistensi rehabilitasi sosial dan kewirausahaan sosial, serta pemberian jaminan akses terhadap pelayanan layanan dasar.

Sejak Maret hingga Agustus 2020, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan LKS telah menangani 6.015 warga yang terlantar dan sekitar 70 persen di antaranya merupakan pemulung.
 
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar