Jaring pengaman sosial atasi COVID-19 harus pro wong cilik

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dalam program jaring pengaman sosial mengatasi dampak pandemi COVID-19 harus berbasis ideologi dengan spirit pembebasan dan pro wong cilik.

"Bicara jaring pengaman sosial merupakan soal praktik pembumian ideologi Pancasila. Maka ideologi sebagai jiwa harus menggerakkan kita. Situasi sulit hanya bisa diatasi melalui gotong royong dengan sesama anak bangsa kita," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, langkah itu sejalan dengan kemerdekaan Indonesia ke-75 yang akan segera dirayakan, terkandung semangat pembebasan dan keberpihakan wong cilik.



PDIP sendiri melaksanakan prinsip itu yang selalu digelorakan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Bahwa seluruh kader harus selalu menggelorakan semangat pembebasan sebagai jalan ideologi yang selalu berpihak pada kaum miskin.

Menurut dia, Pancasila dan Konstitusi Negara sekalipun memerintahkan yang sama.

"UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus dijiwai oleh sila-sila lainnya," ujarnya.

Terkait program jaring pengaman sosial, Hasto meyakini Kementerian Sosial yang dipimpin Menteri Juliari Batubara pun hadir demi memastikan negara hadir di tengah masyarakat.

Bukan hanya lewat bantuan sosial, namun melalui berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat menghadapi pandemi COVID-19.

"Kami percaya Pak Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial mampu membuat langkah terobosan yang mewujudkan kehadiran negara di tengah pandemi. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, kami percaya Pak Ari akan mendorong kerja sama dengan para menteri lainnya agar tercipta program padat karya sehingga rakyat mendapatkan kesempatan kerja," kata Hasto.



Begitupun di bidang kesehatan, Hasto mengatakan Menkes Terawan Agus Putranto mendorong program yang meningkatkan kesehatan rakyat dan kemandirian rakyat.

Bagi PDIP, bukan hanya mendidik rakyat, namun juga sarana prasarana demi memastikan pangan bergizi untuk rakyat.

"Kita semua berharap Kemenkes terus membangun dan mendorong rakyat berdikari untuk terus mencukupi kesehatan dengan apa yang kita punya. Kami yakin Pak Menteri Kesehatan mampu menjalankan misi kerakyatan," tuturnya.

Hasto juga mengatakan peran penting kepala daerah, yang harus menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, terlebih di kondisi pandemi COVID-19 saat ini.



Hasto sempat menyebut Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mampu menunjukkan bagaimana kekuasaan berpihak serta pejabat yang bekerja dengan totalitas penuh untuk rakyat.

"Juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang jadi model bagaimana pendataan rakyat diintegrasikan dengan baik sehingga jadi model dan membantu Kementerian Sosial," kata Hasto.

Hasto menambahkan, PDI-P meminta DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) agar anggaran negara difokuskan tak hanya untuk bantuan sosial (bansos), tetapi program padat karya.

"Anggaran negara difokuskan bukan hanya untuk bansos, namun juga program padat karya demi membangun spirit rakyat di tengah pandemi ini," katanya.