#DAMPAK NEGATIF

Kumpulan berita dampak negatif, ditemukan 398 berita.

Kritik FIFA, UEFA sebut pemutihan kartu merah Balogun rusak kredibilitas kompetisi

Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) ikut angkat bicara terkaikeputusan kontroversial FIFA yang membebaskan sanksi kartu merah penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun. UEFA menilai intervensi ...

Pemkab Natuna minta panitia kurban perhatikan prinsip ramah lingkungan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, mengimbau seluruh panitia kurban, pengurus masjid, dan surau untuk memperhatikan prinsip ramah lingkungan dalam pelaksanaan ibadah ...

Kemenkum Kepri: PP TUNAS perkuat peran orang tua dalam mengawasi medsos anak

Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) menyebutkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) untuk memperkuat ...

Gubernur Ansar: PP Tunas lindungi anak dari dampak negatif medsos

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) ...

DJP Kepri catat penerimaan pajak tumbuh hingga 10,1% pada akhir Maret 2026

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kepulauan Riau (Kanwil DJP Kepri) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp2,84 triliun atau tumbuh 10,1 persen secara tahunan (year on ...

Forum Anak Natuna dukung PP Tunas

Forum Anak Natuna (FAN) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riaumendukung penuh Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas), karena dinilai mampu ...

Pemerhati anak harap kehadiran PP Tunas efektif lindungi anak Indonesia di ruang digital

Pemerhati Anak Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ery Syahrial berharap kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak ...

Wali Kota Batam : PP Tunas jaga anak tumbuh jadi generasi yang tangguh

Wali Kota BatamAmsakar Achmad menilai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) ...

Wamendagri tekankan kepala daerah di Kepri kawal kelancaran program MBG

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya menekankan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota se-Provinsi Kepulauan (Kepri) harus mengawal kelancaran program makan bergizi ...

Psikolog UPTD PPA Natuna: PP Tunas jadi fondasi dorong perubahan sosial pada anak

Psikolog di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Sumarnimenilai PP Tunas menjadi fondasi kuat dalam mendorong ...