#DIRUGIKAN

Kumpulan berita dirugikan, ditemukan 654 berita.

Bareskrim Polri tangkap pelaku kejahatan siber

POLRI melaksanakan kunjungan kerja ke Madrid, Spanyol dalam rangka verifikasi saksi korban tindak lanjut laporan perusahaan asal Spanyol, I.G.S ...

Wacana distribusi elpiji subsidi secara tertutup

Anggota Komisi VII DPR Saadiah Uluputty menyoroti rencana pemerintah mendistribusikan elpiji tabung 3 kg bersubsudi dengan sistem tertutup. "Saya ragu. Model distribusi subsidi ...

Waspada pencurian nomor kartu ponsel

Wartawan senior Ilham Bintang melaporkan tindak kejahatan pencurian nomor kartu subscriber identity module (SIM)ponsel dan pembobolan uang di rekening bank miliknya kepada pihak kepolisian. ...

Bangunan kantor pemerintahan gunakan pasir ilegal

Bangunan kantor pemerintahan di Kabupaten Bintan maupun di Kota Tanjungpinang diduga menggunakan pasir ilegal, kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah. "Mungkin ...

SMPN 24 Teluk Sebong Bintan masuk hutan lindung

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 24 Teluk Sebong Bintan, Provinsi Kepulauan Riau mendadak masuk dalam kawasan hutan lindung. Pengurus Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) Hutauruk di Desa ...

Lahan pemberian presiden berubah jadi hutan lindung

Lahan sekitar 400 hektare di Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang merupakan pemberian Presiden RI kedua Soeharto kepada para transmigran mendadak berubah status menjadi hutan ...

Bagian belakang rumah warga di Bintan masuk hutan lindung

Pengurus LSM Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) menerima laporan terkait bagian belakang rumah salah seorang warga Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, masuk ...

Polda Kepri ungkap korupsi pembangunan Monumen Bahasa Melayu

Ditreskrimsus Polda Kepri mengungkap kasus tindak pidana korupsi pada belanja modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II. Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga di ...

Warga Bintan desak tinjau ulang kawasan hutan

Ratusan warga Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau mendesak pemerintah pusat meninjau kembali penetapan kawasan hutan di daerah tersebut, karena mereka dirugikan. Desakan itu disampaikan ...

Bawaslu: UU Pilkada lebih progresif mencegah politik uang

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Zaini, menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, lebih progresif dibanding dengan Undang-Undang ...