#DPRD PROVINSI KEPRI

Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berpendapat seleksi ulang terbuka atau "open bidding" terhadap Kepala Organisasi Perangkat Darrah termasuk pemborosan anggaran. ...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terpaksa menggunakan sistem manual kembali bila "Online Single Submission" (OSS) berbasis risiko atau 'Risk Based Management" (RBA), yang ...

Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau berpendapat hasil openbidding Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan tahun 2020, semestinya dilaksanakan, meski gubernur ...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan DPRD setempat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Raperda RPJMD) Tahun 2021-2026 menjadi ...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman negara lain. ...

Sejumlah Fraksi DPRD Provinsi Kepri menolak usulan Pansus Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tentang Penggabungan Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. ...

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi Badan Pengusaha (BP) Batam karena menyatakan kesediaannya menghibahkan lahan kepada Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan jembatan ...

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Wahyu Wahyuddin ikut menyoroti isu keretakan hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Marlin Agustina di tengah pandemiCOVID-19. ...

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Kamardin Ali mengatakan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami defisit sekitar Rp518 miliar, karena sejumlah target pendapatan asli daerah (PAD) tidak ...

Gubernur Ansar Ahmad memastikan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri dibedah satu persatu agar sesuai kebutuhan atau tepat sasaran. “Saya pastikan ...