#TATA USAHA NEGARA

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu karena memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tidak menghalangi pelaksanaan Pemilu 2024. ...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi pemda terbaik keempat se-Indonesia dalam hal penggunaan produk dalam negeri (PDN) dengan meraih nilai indeks tata kelola pengadaan (ITKP) sebesar 85.0. ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Riau menggandeng tujuh lembaga bantuan hukum (LBH) untuk membantu pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat ...

Bupati Natuna, Wan Siswandi, menandatangani kerja sama tentang penanganan hukum perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. "Kami dari Pemda Natuna ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau menyerahkan tersangka inisial YL beserta barang bukti atas kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Batam setelah berkas perkara ...

Pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis, mengatakan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri sebelum Komisi Kode Etik Polri memutuskan ...

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut gugatan yang diajukan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo ke Pengadilan Tata usaha Negara Negara Jakarta terkait pemecatannya hanya gimik. ...

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan, pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo sudah berkekuatan hukum karena telah melalui ...

Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan ...

MenkoBidang Politik, Hukum, dan KeamananMahfud MD menyebutkanada aparat yang membekingi usaha pertambangan. "Saya katakan loh kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada ...