#UU PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengoptimalkan pungutan dari labuh jangkar kapal di beberapa lokasi di Selat Malaka, Kota Batam. "Pungutan labuh jangkar akan memperkuat ekonomi kita. ...

Kinerja dan stabilitas pemerintahan di Tanjungpinang, ibu kota Kepulauan Riau terganggu akibat belum ada wakil wali kota, kata pengamat politik, Bismar Ariyanto. "Sebaiknya jangan ditunda ...

Sudah selama dua pekan lebih ratusan cerita diperdengarkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Apabila diumpamakan dengan cerita fantasi, sidang ...

Aktivis lingkungan, Kherjuli mendesak puluhan perusahaan di sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Riau melakukan reklamasi setelah mengeruk bahan mineral di sejumlah lokasi. "Pemulihan ...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membantah pencairan dana dari 18 proposal fiktif dengan nilai sekitar Rp1,9 miliar. Inspektorat Daerah Provinsi Kepri Irmendes, menyatakan berdasarkan hasil ...

Fungsi wakil kepala daerah sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga sebaiknya proses pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dipercepat, kata Pengamat kebijakan publik, Wayu Eko ...

Pengangkatan pejabat eselon II—IV di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menyisakan permasalahan hingga menuai polemik. Sejumlah pejabat yang tidak layak mendapatkan ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menemukan sejumlah permasalahan pada laporan hasil pemeriksaan belanja daerah tahun 2020 di dua Pemda, yakni Kabupaten Lingga ...

Ketua Tim Serap Aspirasi (TSA) Franky Sibarani meminta agar aturan pendaftaran usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam UU Cipta Kerja dapat dipermudah, baik dilakukan secara daring ...

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai implementasi UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) harus dikawal bersama sehingga dapat mempercepat arus investasi ke dalam negeri. ...