Anggota DPR RI pertanyakan kebijakan larangan impor pakaian bekas

"Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendag dan Menkop UMKM. Industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia. Ayo kita sama-sama jujur," kata Adrian di Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

Dia menyebut larangan impor pakaian bekas justru hanya bagian dari upaya pemerintah untuk memuluskan 'jalan' impor pakaian jadi ke tanah air.

Adian mengaku memiliki data konkret jika pakaian bekas tak pernah mempengaruhi kinerja UMKM Indonesia.

Baca juga: Polri tegaskan impor pakaian bekas melanggar hukum

Adian membeberkan berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia, impor pakaian jadi dari China menguasai 80 persen pasar di Indonesia.

"Ambil contoh di tahun 2019, impor pakaian jadi dari China 64.660 ton, sementara menurut data BPS pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton atau tidak sampai 0,6 persen dari impor pakaian jadi dari China," kata Adian.

Pada 2021, impor pakaian jadi dari China 57.110 ton. Sedangkan impor pakaian bekas hanya 8 ton atau 0,01 persen dari impor pakaian jadi dari China.
 

"Jika impor pakaian jadi dari China mencapai 80 persen, lalu pakaian jadi impor Bangladesh, India, Vietnam dan beberapa negara lain sekitar 15 persen, maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri cuma tersisa maksimal 5 persen. Itu pun sudah diperebutkan antara perusahaan besar seperti Sritex, ribuan UMKM dan pakaian bekas impor," jelas Adian.

 

Atas data itu, Adian pun mempertanyakan sikap ngotot Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menkop UKM Teten Masduki dalam melarang impor pakaian bekas.

Padahal, kata Adian, 80 persen UMKM Indonesia dibunuh oleh pakaian jadi yang diimpor dari China.