Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, menggesa Gubernur Ansar Ahmad mempercepat investasi pembangunan pelabuhan umum Sei Kolak, Kijang, Kabupaten Bintan, oleh investor Prancis.
"Dari hasil survei kami bersama investor, 10 Mei 2023, kapasitas terminal pelabuhan umum Sei Kolak layak untuk dikembangkan. Ini menimbang jalur perairannya sangat strategis dengan kondisi yang masih alamiah," kata Wahyudin di Tanjungpinang, Selasa.
Oleh karena itu, ia menyarankan Gubernur Ansar Ahmad segera menyurati Kementerian Perhubungan (Kemenhub), lalu memasukkan lokasi pengembangan pelabuhan Sei Kolak Kijang dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) daerah itu karena telah memenuhi ketentuan teknis baik di sisi laut maupun daratnya.
Wahyudin menjelaskan, di dalam dokumen teknis RZWP3K Kepri terdapat alokasi ruang laut seluas sekitar 46.000 hektar yang telah menjadi akses terbuka dan bukan lagi kawasan konservasi, sehingga dapat dioptimalkan pengelolaannya untuk kepentingan publik, baik dari sisi pengembangan ekonomi wilayah, sosial budaya, maupun pelestarian lingkungan.
"Tiga minggu sejak survei dilakukan investor, sampai sekarang belum ada rekomendasi dari Pak Gubernur. Jangan sampai investor kabur, karena proses perizinan yang lama dan berbelit," ujarnya.
Wahyudin menuturkan bahwa investor/perusahaan asal Prancis, Eiffage Genie Civil Marine berminat menanamkan modal guna mengembangkan pelabuhan Sei Kolak menjadi terminal bongkar muat peti kemas bertaraf internasional.
Ia optimistis Investasi tersebut akan merekrut ribuan tenaga kerja lokal dan menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.
Makanya, legislator yang membidangi masalah ekonomi itu berharap Gubernur Ansar supaya menyetujui realisasi investasi pembangunan pelabuhan umum di Sei Kolak, Kijang.
"Lebih cepat lebih baik. Kita harus bisa meyakinkan investor. Salah satunya dengan mempercepat proses perizinan," ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi pelabuhan umum Sei Kolak di Bintan.
Menurutnya Pemprov Kepri hanya bersifat memberikan rekomendasi, selanjutnya investor yang akan mengurus perizinan pemanfaatan ruang laut di Kemenhub.
Namun demikian, Ansar mengaku sampai saat ini belum menerima informasi terkait investasi yang diklaim bernilai triliunan rupiah itu.
"Kita cek dulu. Pasti didukung kalau memang berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Ansar.
Sebelumnya, Energies and Industries Commercial Direktor Eiffage Genie Civil Marine, Guillaume Roche, berharap proses perizinan investasi pelabuhan itu rampung dalam waktu enam bulan.
Perizinan yang cepat bisa mempercepat proses pembangunan, sehingga pelabuhan dapat segera beroperasi.
"Target pertama kami adalah perizinan rampung dalam waktu setahun, kalau bisa enam bulan itu lebih baik," ujarnya.
Roche menerangkan bahwa pelabuhan yang akan dibangun di atas lahan seluas 37 hektar itu sangat potensial, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, Singapura.
Pihaknya bermaksud mengambil peluang padatnya antrean kapal kontainer di Singapura supaya ke depan beralih berlabuh dan transit di pelabuhan Sei Kolak Kijang.
Saat ini, lanjutnya, kapal-kapal kontainer di negeri jiran Singapura harus antre 3-4 hari untuk proses bongkar muat sebelum menuju ke negara tujuan.
"Pembangunan pelabuhan di Bintan tetap mengikuti standar Eropa, dengan tidak merusak lingkungan dan menjauhi konflik sosial," katanya.
(ADV)
"Dari hasil survei kami bersama investor, 10 Mei 2023, kapasitas terminal pelabuhan umum Sei Kolak layak untuk dikembangkan. Ini menimbang jalur perairannya sangat strategis dengan kondisi yang masih alamiah," kata Wahyudin di Tanjungpinang, Selasa.
Oleh karena itu, ia menyarankan Gubernur Ansar Ahmad segera menyurati Kementerian Perhubungan (Kemenhub), lalu memasukkan lokasi pengembangan pelabuhan Sei Kolak Kijang dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) daerah itu karena telah memenuhi ketentuan teknis baik di sisi laut maupun daratnya.
Wahyudin menjelaskan, di dalam dokumen teknis RZWP3K Kepri terdapat alokasi ruang laut seluas sekitar 46.000 hektar yang telah menjadi akses terbuka dan bukan lagi kawasan konservasi, sehingga dapat dioptimalkan pengelolaannya untuk kepentingan publik, baik dari sisi pengembangan ekonomi wilayah, sosial budaya, maupun pelestarian lingkungan.
"Tiga minggu sejak survei dilakukan investor, sampai sekarang belum ada rekomendasi dari Pak Gubernur. Jangan sampai investor kabur, karena proses perizinan yang lama dan berbelit," ujarnya.
Wahyudin menuturkan bahwa investor/perusahaan asal Prancis, Eiffage Genie Civil Marine berminat menanamkan modal guna mengembangkan pelabuhan Sei Kolak menjadi terminal bongkar muat peti kemas bertaraf internasional.
Ia optimistis Investasi tersebut akan merekrut ribuan tenaga kerja lokal dan menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.
Makanya, legislator yang membidangi masalah ekonomi itu berharap Gubernur Ansar supaya menyetujui realisasi investasi pembangunan pelabuhan umum di Sei Kolak, Kijang.
"Lebih cepat lebih baik. Kita harus bisa meyakinkan investor. Salah satunya dengan mempercepat proses perizinan," ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi pelabuhan umum Sei Kolak di Bintan.
Menurutnya Pemprov Kepri hanya bersifat memberikan rekomendasi, selanjutnya investor yang akan mengurus perizinan pemanfaatan ruang laut di Kemenhub.
Namun demikian, Ansar mengaku sampai saat ini belum menerima informasi terkait investasi yang diklaim bernilai triliunan rupiah itu.
"Kita cek dulu. Pasti didukung kalau memang berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Ansar.
Sebelumnya, Energies and Industries Commercial Direktor Eiffage Genie Civil Marine, Guillaume Roche, berharap proses perizinan investasi pelabuhan itu rampung dalam waktu enam bulan.
Perizinan yang cepat bisa mempercepat proses pembangunan, sehingga pelabuhan dapat segera beroperasi.
"Target pertama kami adalah perizinan rampung dalam waktu setahun, kalau bisa enam bulan itu lebih baik," ujarnya.
Roche menerangkan bahwa pelabuhan yang akan dibangun di atas lahan seluas 37 hektar itu sangat potensial, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, Singapura.
Pihaknya bermaksud mengambil peluang padatnya antrean kapal kontainer di Singapura supaya ke depan beralih berlabuh dan transit di pelabuhan Sei Kolak Kijang.
Saat ini, lanjutnya, kapal-kapal kontainer di negeri jiran Singapura harus antre 3-4 hari untuk proses bongkar muat sebelum menuju ke negara tujuan.
"Pembangunan pelabuhan di Bintan tetap mengikuti standar Eropa, dengan tidak merusak lingkungan dan menjauhi konflik sosial," katanya.
(ADV)