Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyampaikan akhir-akhir ini ia dan jajaran OPD makin gencar jemput bola APBN pusat guna mendukung pembangunan strategis di daerah tersebut.
"Saya bolak-balik ke Jakarta mencari dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan daerah," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa.
Ansar menyebut upaya itu dilakukan mengingat kondisi proyeksi APBD Kepri tahun anggaran 2024 tidak mampu menopang semua kegiatan pembangunan di daerah setempat, karena adanya kebijakan penurunan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adapun proyeksi APBD Kepri 2024 sebesar Rp4,328 triliun, dengan rincian pendapatan daerah 4,216 triliun, belanja daerah Rp4,328 triliun, dan pembiayaan daerah Rp112 miliar.
Selain itu, kata dia, Pemprov Kepri pada APBD 2024 juga diwajibkan mengalokasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sebesar Rp119 miliar sebagaimana arahan dari Kementerian Dalam Negeri RI.
"Kita juga harus menuntaskan beberapa pembangunan fisik yang masih belum selesai dikerjakan tahun ini, seperti Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri," ujar Ansar.
Ansar menyampaikan dalam beberapa pekan terakhir, ia telah menemui sejumlah kementerian, seperti Kementerian PUPR RI, Kementerian Perhubungan RI, Bappenas, Kementerian Keuangan RI bahkan ke Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin untuk meminta bantuan dana pembangunan strategis, antara lain penataan kawasan Pulau Penyengat dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp60 miliar.
Anggaran itu, katanya, digunakan untuk perbaikan jalan sepanjang 3.462 kilometer, membangun jalan lingkar di sisi laut, hingga Balai Adat Penyengat.
Baca juga:
KPU Batam temukan 202 botol tinta Pemilu 2024 rusak
Pemprov Kepri anggarkan biaya sebesar Rp119 miliar untuk Pilkada 2024
Selain itu, Ansar juga mengusulkan pembangunan pasar dan di Kabupaten Anambas, lalu rumah sakit Kecamatan Kundur di Kabupaten Karimun.
Selanjutnya, rehabilitasi tiga pelabuhan High-Density Polyethylene (HDPE) di Karimun, Bintan, dan Lingga.
"Mudah-mudahan semua usulan proyek strategis kita disetujui Pemerintah Pusat," ucap Ansar.
Sementara, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyebut langkah Gubernur Ansar dan jajaran dalam mengusulkan program pembangunan yang diharapkan pembiayaannya dibantu oleh pemerintah pusat melalui APBN, patut diapresiasi.
Menurutnya Pemprov Kepri terus berupaya keras meningkatkan pembangunan di daerah tersebut, namun tidak bisa dipungkiri keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala, sehingga ada beberapa program pembangunan belum terlaksana.
"Selain mengandalkan APBD, upaya yang bisa dilakukan agar program pembangunan bisa lebih cepat terwujud adalah dengan mengusulkan bantuan APBN pemerintah pusat," ujar Jumaga.
Ia berharap, upaya keras yang dilakukan Pemprov Kepri dalam mengupayakan percepatan pembangunan ke pemerintah pusat dapat membuahkan hasil memuaskan.
Baca juga:
Bawaslu Kepri antisipasi politik uang dan SARA pada Pemilu 2024
Gubernur Ansar imbau ASN agar netral dalam Pemilu 2024
Polres Natuna ajak masyarakat bijak bersosmed selama pemilu 2024
"Saya bolak-balik ke Jakarta mencari dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan daerah," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa.
Ansar menyebut upaya itu dilakukan mengingat kondisi proyeksi APBD Kepri tahun anggaran 2024 tidak mampu menopang semua kegiatan pembangunan di daerah setempat, karena adanya kebijakan penurunan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adapun proyeksi APBD Kepri 2024 sebesar Rp4,328 triliun, dengan rincian pendapatan daerah 4,216 triliun, belanja daerah Rp4,328 triliun, dan pembiayaan daerah Rp112 miliar.
Selain itu, kata dia, Pemprov Kepri pada APBD 2024 juga diwajibkan mengalokasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sebesar Rp119 miliar sebagaimana arahan dari Kementerian Dalam Negeri RI.
"Kita juga harus menuntaskan beberapa pembangunan fisik yang masih belum selesai dikerjakan tahun ini, seperti Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri," ujar Ansar.
Ansar menyampaikan dalam beberapa pekan terakhir, ia telah menemui sejumlah kementerian, seperti Kementerian PUPR RI, Kementerian Perhubungan RI, Bappenas, Kementerian Keuangan RI bahkan ke Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin untuk meminta bantuan dana pembangunan strategis, antara lain penataan kawasan Pulau Penyengat dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp60 miliar.
Anggaran itu, katanya, digunakan untuk perbaikan jalan sepanjang 3.462 kilometer, membangun jalan lingkar di sisi laut, hingga Balai Adat Penyengat.
Baca juga:
KPU Batam temukan 202 botol tinta Pemilu 2024 rusak
Pemprov Kepri anggarkan biaya sebesar Rp119 miliar untuk Pilkada 2024
Selain itu, Ansar juga mengusulkan pembangunan pasar dan di Kabupaten Anambas, lalu rumah sakit Kecamatan Kundur di Kabupaten Karimun.
Selanjutnya, rehabilitasi tiga pelabuhan High-Density Polyethylene (HDPE) di Karimun, Bintan, dan Lingga.
"Mudah-mudahan semua usulan proyek strategis kita disetujui Pemerintah Pusat," ucap Ansar.
Sementara, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyebut langkah Gubernur Ansar dan jajaran dalam mengusulkan program pembangunan yang diharapkan pembiayaannya dibantu oleh pemerintah pusat melalui APBN, patut diapresiasi.
Menurutnya Pemprov Kepri terus berupaya keras meningkatkan pembangunan di daerah tersebut, namun tidak bisa dipungkiri keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala, sehingga ada beberapa program pembangunan belum terlaksana.
"Selain mengandalkan APBD, upaya yang bisa dilakukan agar program pembangunan bisa lebih cepat terwujud adalah dengan mengusulkan bantuan APBN pemerintah pusat," ujar Jumaga.
Ia berharap, upaya keras yang dilakukan Pemprov Kepri dalam mengupayakan percepatan pembangunan ke pemerintah pusat dapat membuahkan hasil memuaskan.
Baca juga:
Bawaslu Kepri antisipasi politik uang dan SARA pada Pemilu 2024
Gubernur Ansar imbau ASN agar netral dalam Pemilu 2024
Polres Natuna ajak masyarakat bijak bersosmed selama pemilu 2024