Tanjungpinang (ANTARA News) - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia menyeminarkan evaluasi sistem pemilihan gubernur secara langsung.

"Sekarang sedang ada wacana apakah pemilihan gubernur tetap dilaksanakan secara langsung atau diganti melalui perwakilan dari pusat. MIPI untuk mencermati itu dan merekomendasikan hasil seminar kepada pusat," kata Sekjen MIPI Hyronimus Rowa kepada wartawan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu.  

Hyronimus mengatakan, seminar nasional diadakan Senin (27/6) di Hotel Confort Tanjungpinang, mengundang pakar, pemerhati, dan praktisi pemerintahan.

"Akan dibahas keuntungan dan kekurangan sistem langsung pada pemilihan gubernur. Apa ada nilai tambah pemilihan langsung atau mengeluarkan biaya terlalu banyak," katanya.

Menurut dia, MIPI akan melihat bobot otonomi daerah pada kepentingan rakyat karena peran gubernur peran berbeda dengan bupati/wali kota terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.    

"Gubernur memiliki peran berbeda terhadap pelayanan masyarakat dibandingkan bupati/wali kota yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Apakah nanti masih dengan pemilihan langsung atau penunjukan perwakilan dari pemerintah pusat, itu yang akan dikaji," katanya.

Menurut dia, bila seminar menilai sistem pemilihan secara langsung telah berjalan bagus, maka rekomendasi dari seminar adalah teruskan.

Namun, kalau sebaliknya maka seminar akan merekomendasikan pengkajian ulang dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah yang sedang membahas untuk merevisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

(ANT-HM/Btm1)