Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat program intervensi guna menurunkan prevalensi kasus stunting, atau gangguan pertumbuhan anak di daerah tersebut.
"Kami terus berupaya menurunkan angka stunting di seluruh kabupaten dan kota se-Kepri, terutama di wilayah yang masih menunjukkan tren kenaikan seperti Kota Batam," kata Sekdaprov Kepri Adi Prihantara di Tanjungpinang, Rabu.
Menurut Adi, Pemprov Kepri berkomitmen penuh menurunkan prevalensi stunting melalui program intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memastikan masa depan generasi muda Kepri yang lebih sehat dan berkualitas.
Baca juga: DPRD Kota Batam sahkan Ranperda pemakaman
Berbagai program seperti peningkatan gizi melalui pemberian makan tambahan (PMT), penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan pelaksanaan pengukuran serta surveilans secara berkala terus digencarkan di seluruh kabupaten/kota setempat.
Selain itu, Adi juga menekankan pentingnya pencegahan stunting dari akar masalahnya, yakni melalui program peningkatan kualitas sanitasi, akses air bersih, serta edukasi gizi bagi para ibu hamil dan keluarga.
"Kami berupaya keras agar penurunan stunting ini tidak hanya sementara, tetapi berkelanjutan," ujarnya.
Pemprov Kepri juga terus memperkuat koordinasi antar-tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di berbagai tingkatan, serta memberikan perhatian khusus kepada keluarga berisiko tinggi.
Baca juga: Diskop UKM Batam imbau pelaku usaha untuk manfaatkan dana bergulir
"Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan ini," katanya.
Ia turut mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Kepri. Pemprov optimistis dapat mencapai target penurunan prevalensi hingga 10,20 persen pada tahun 2024, dan menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan penanganan stunting yang efektif di Indonesia.
Berdasarkan data BKKBN, katanya, angka prevalensi stunting di tingkat Provinsi Kepri mengalami penurunan dari 17,6 persen pada tahun 2022 menjadi 15,4 persen pada tahun 2023.
Sedangkan di kabupaten dan kota, prevalensi stunting yang paling signifikan tercatat di Kabupaten Karimun, di mana angka stunting menurun dari 17,6 persen pada tahun 2022, menjadi 13,3 persen pada tahun 2023.
Baca juga: Polresta Barelang geledah kantor BP Batam terkait kasus pengelolaan lahan
Lalu, Kota Tanjungpinang juga berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 18,8 persen pada tahun 2022, menjadi 15,7 persen pada tahun 2023.
Sementara di Kepulauan Anambas, prevalensi stunting turun dari 21,7 persen pada tahun 2022 menjadi 14,0 persen pada tahun 2023.
Kemudian untuk Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna juga menunjukkan tren penurunan, masing-masing turun dari 25,4 persen pada tahun 2022, menjadi 18,9 persen pada tahun 2023, dan dari 18,0 persen menjadi 16,1 persen.
Namun, khusus Kota Batam justru mengalami kenaikan prevalensi stuntingnya dari 15,2 persen pada tahun 2022 menjadi 16,1 persen pada tahun 2023.
Baca juga: Diskop UKM Batam bantu pelaku usaha untuk lengkapi legalitas
Kenaikan ini menandakan adanya tantangan yang masih perlu diatasi di daerah urban seperti Batam, meskipun berbagai upaya telah dilakukan.
"Pemprov Kepri melihat kenaikan ini sebagai peringatan untuk memperkuat program-program penanganan stunting di Batam, dan memastikan upaya intervensi yang lebih efektif diterapkan di lapangan," demikian Adi
Baca juga: DLH Tanjungpinang: Realisasi retribusi sampah capai Rp956 juta
"Kami terus berupaya menurunkan angka stunting di seluruh kabupaten dan kota se-Kepri, terutama di wilayah yang masih menunjukkan tren kenaikan seperti Kota Batam," kata Sekdaprov Kepri Adi Prihantara di Tanjungpinang, Rabu.
Menurut Adi, Pemprov Kepri berkomitmen penuh menurunkan prevalensi stunting melalui program intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memastikan masa depan generasi muda Kepri yang lebih sehat dan berkualitas.
Baca juga: DPRD Kota Batam sahkan Ranperda pemakaman
Berbagai program seperti peningkatan gizi melalui pemberian makan tambahan (PMT), penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan pelaksanaan pengukuran serta surveilans secara berkala terus digencarkan di seluruh kabupaten/kota setempat.
Selain itu, Adi juga menekankan pentingnya pencegahan stunting dari akar masalahnya, yakni melalui program peningkatan kualitas sanitasi, akses air bersih, serta edukasi gizi bagi para ibu hamil dan keluarga.
"Kami berupaya keras agar penurunan stunting ini tidak hanya sementara, tetapi berkelanjutan," ujarnya.
Pemprov Kepri juga terus memperkuat koordinasi antar-tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di berbagai tingkatan, serta memberikan perhatian khusus kepada keluarga berisiko tinggi.
Baca juga: Diskop UKM Batam imbau pelaku usaha untuk manfaatkan dana bergulir
"Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan ini," katanya.
Ia turut mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Kepri. Pemprov optimistis dapat mencapai target penurunan prevalensi hingga 10,20 persen pada tahun 2024, dan menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan penanganan stunting yang efektif di Indonesia.
Berdasarkan data BKKBN, katanya, angka prevalensi stunting di tingkat Provinsi Kepri mengalami penurunan dari 17,6 persen pada tahun 2022 menjadi 15,4 persen pada tahun 2023.
Sedangkan di kabupaten dan kota, prevalensi stunting yang paling signifikan tercatat di Kabupaten Karimun, di mana angka stunting menurun dari 17,6 persen pada tahun 2022, menjadi 13,3 persen pada tahun 2023.
Baca juga: Polresta Barelang geledah kantor BP Batam terkait kasus pengelolaan lahan
Lalu, Kota Tanjungpinang juga berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 18,8 persen pada tahun 2022, menjadi 15,7 persen pada tahun 2023.
Sementara di Kepulauan Anambas, prevalensi stunting turun dari 21,7 persen pada tahun 2022 menjadi 14,0 persen pada tahun 2023.
Kemudian untuk Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna juga menunjukkan tren penurunan, masing-masing turun dari 25,4 persen pada tahun 2022, menjadi 18,9 persen pada tahun 2023, dan dari 18,0 persen menjadi 16,1 persen.
Namun, khusus Kota Batam justru mengalami kenaikan prevalensi stuntingnya dari 15,2 persen pada tahun 2022 menjadi 16,1 persen pada tahun 2023.
Baca juga: Diskop UKM Batam bantu pelaku usaha untuk lengkapi legalitas
Kenaikan ini menandakan adanya tantangan yang masih perlu diatasi di daerah urban seperti Batam, meskipun berbagai upaya telah dilakukan.
"Pemprov Kepri melihat kenaikan ini sebagai peringatan untuk memperkuat program-program penanganan stunting di Batam, dan memastikan upaya intervensi yang lebih efektif diterapkan di lapangan," demikian Adi
Baca juga: DLH Tanjungpinang: Realisasi retribusi sampah capai Rp956 juta