Pemkot Batam bentuk gugus tugas percepatan pencegahan stunting

id kepri batam,stunting,pemkot batam,tpps,Pencegahan stunting

Pemkot Batam bentuk gugus tugas percepatan pencegahan stunting

Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Batam, Kepala DP3AP2KB Novi Harmadyastuti (kanan) sebagai sekretaris gugus tugas. ANTARA/HO-Diskominfo Batam

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) akan membentuk gugus tugas sebagai komitmen dalam upaya pencegahan stunting, yang akan diketuai Wakil Wali Kota Batam sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerah itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam Novi Harmadyastuti menjelaskan arah kebijakan saat ini tidak hanya fokus pada penurunan angka stunting, tetapi pada upaya pencegahan menyeluruh.

"Instruksi nasionalnya bukan sekadar menurunkan angka, tapi mencegah sejak awal agar tidak terjadi stunting. Karena itu dibentuklah task force kecil untuk bergerak cepat di lapangan," katanya saat dihubungi di Batam, Rabu.

Ia menjelaskan beberapa poin penting dari Rapat Koordinasi TPPS Kota Batam yang dilaksanakan pagi itu.

Menurut dia, kendala utama yang ditemukan di lapangan, yakni rendahnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

“Banyak yang tidak ke posyandu (pos pelayanan terpadu) atau puskesmas padahal pelayanan gratis. Banyak lebih memilih dokter spesialis di rumah sakit,” kata dia.


Baca juga: KKP tegaskan status 4 pulau di Anambas tidak bisa diperjualbelikan


Pada 2025, TPPS Kota Batam menargetkan intervensi kepada 24.262 ibu hamil, 24.284 anak usia bawah dua tahun, 43.593 balita, 95.226 remaja putri, 4.828 calon pengantin, serta 480.019 rumah tangga di seluruh kelurahan di Batam.

"Remaja putri sudah mulai diberikan tablet penambah darah meski tantangannya adalah kepatuhan mereka dalam mengonsumsinya. Jadi ini akan kami gencarkan lagi," ujarnya.

Dia mengatakan salah satu upaya akan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), mengedukasi masyarakat dalam membentuk video kampanye.

“Bu Wakil Wali Kota ingin para OPD untuk fokus melakukan aksi nyata di lapangan, misalnya dengan membuat video yang akan ditayangkan di fasilitas umum dan tempat-tempat yang akan dilihat masyarakat untuk mengedukasi terkait pencegahan stunting,” katanya.

Baca juga: Imigrasi Batam deportasi empat WNA langgar aturan izin tinggal

Hingga 2024, jumlah balita stunting di Batam tercatat 840 anak dengan prevalensi 1,28 persen, angka yang menunjukkan tren penurunan selama empat tahun terakhir.

Namun, wilayah seperti Kecamatan Sagulung dan Batam Kota menjadi fokus perhatian karena angka kasus yang relatif lebih tinggi daripada kecamatan lain.

Dengan kerja sama lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat, Pemkot Batam optimistis program pencegahan stunting akan semakin efektif.

Baca juga: Kejari Batam tetapkan WNA Singapura sebagai tersangka korupsi fasum-fasos

Pewarta :
Uploader: Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2025


Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE