PGRI setujui penghapusan zonasi sekolah
Senin, 25 November 2024 14:23 WIB
Ilustrasi: Sejumlah calon siswa didampingi orang tuanya saat mengantre untuk pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jalur zonasi Sekolah Menegah Pertama (SMP) di salah satu sekolah di Solo, Jawa Tengah, Senin (8/7/2024). ANTARA FOTO/Maulana Surya/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengaku setuju dengan usulan penghapusan sistem zonasi sekolah dalam PPDB guna memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diinginka
Unifah menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan permintaan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Artinya zonasi itu walaupun niatnya baik mau memeratakan mutu, tapi belum ada upaya-upaya strategis. Jadi kembali yang lama saja dengan diperbaiki sistemnya," kata Unifah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Unifah menyoroti belum adanya upaya-upaya strategis dalam memberikan akses pendidikan yang merata. Dia juga menyinggung kendala yang dihadapi sebagian peserta PPDB, dimana mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah yang diinginkan karena tempat tinggalnya tidak termasuk ke dalam zonasi sekolah tersebut.
Oleh karena itu ia menekankan pentingnya pembenahan dalam sistem PPDB melalui kajian yang mendalam. Setelah itu kebijakan PPDB perlu mendapat pengawasan sehingga dipastikan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.
"Berikan kesempatan setiap anak berkembang sesuai potensinya," ujar Unifah.
Diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berjanji akan mengumumkan keputusan soal keberlanjutan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi pada Februari 2025.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PGRI setuju penghapusan PPDB Aonasi demi pemerataan pendidikan
Unifah menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan permintaan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Artinya zonasi itu walaupun niatnya baik mau memeratakan mutu, tapi belum ada upaya-upaya strategis. Jadi kembali yang lama saja dengan diperbaiki sistemnya," kata Unifah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Unifah menyoroti belum adanya upaya-upaya strategis dalam memberikan akses pendidikan yang merata. Dia juga menyinggung kendala yang dihadapi sebagian peserta PPDB, dimana mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah yang diinginkan karena tempat tinggalnya tidak termasuk ke dalam zonasi sekolah tersebut.
Oleh karena itu ia menekankan pentingnya pembenahan dalam sistem PPDB melalui kajian yang mendalam. Setelah itu kebijakan PPDB perlu mendapat pengawasan sehingga dipastikan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.
"Berikan kesempatan setiap anak berkembang sesuai potensinya," ujar Unifah.
Diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berjanji akan mengumumkan keputusan soal keberlanjutan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi pada Februari 2025.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PGRI setuju penghapusan PPDB Aonasi demi pemerataan pendidikan
Pewarta : Farhan Arda Nugraha
Editor : Yuniati Jannatun Naim
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemkot Batam pastikan daya tampung sekolah memenuhi jika zonasi dihapus
27 November 2024 13:10 WIB, 2024
Kemendikbudristek serahkan draft zonasi kawasan cagar budaya Pulau Penyengat
14 November 2024 9:00 WIB, 2024
Terpopuler - Kesra
Lihat Juga
Polres Lingga gelar pelatihan penjamah makanan bagi relawan SPPG optimalkan MBG
28 January 2026 9:13 WIB