Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan atau menghapus sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“(Sedang) dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis.
Sehari sebelumnya, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan.
Baca juga: Ombudsman laporkan temuan persoalan PPDB Kepri ke Kemdikbudristek
Dia mengatakan kebijakan sistem zonasi PPDB telah melenceng dari tujuan awal, karena alih-alih menargetkan pemerataan sekolah unggulan justru menimbulkan masalah hampir di seluruh Indonesia.
Muzani mengatakan sistem zonasi PPDB memicu ketidakadilan, sehingga partainya, yaitu Gerindra, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ini.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menilai bahwa sistem zonasi sejatinya lebih bagus dibandingkan kembali pada sistem lama yang telah melahirkan banyak masalah seperti pemalsuan nilai hingga jual beli kursi.
Baca juga: Pemprov Kepri ingin calon siswa tak menumpuk di salah satu sekolah
Muhadjir menuturkan pemberlakuan sistem zonasi memiliki semangat perbaikan, terutama untuk menghilangkan fenomena "kastanisasi" sekolah negeri.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan kebijakan itu juga bertujuan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
Sementara terkait kecurangan yang muncul dalam PPDB sistem zonasi disebutnya bukan karena kesalahan sistem.
"Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK) itu kan bukan salahnya sistem, tetapi pengawasannya yang tidak jalan," kata Muhadjir pada Juli lalu.
Baca juga:
Ombudsman minta Disdik Kepri tinjau ulang rencana penambahan rencana daya tampung sekolah
Ombdusman Kepri temukan intervensi pejabat hingga DPRD pada penerimaan siswa baru 2023
Pemprov Kepri upayakan pemerataan siswa PPDB SMA di Batam
Sekolah di Pekanbaru temukan 31 Kartu Keluarga palsu dalam proses PPDB
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah pertimbangkan hapus sistem zonasi PPDB
Komentar