Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menekankan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota agar mengurangi biaya perjalanan dinas bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai upaya penghematan anggaran untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Ansar menyebut saat ini pihaknya tengah menyisir APBD 2025 guna mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang produktif dan tidak menghasilkan output dan outcome untuk masyarakat, mulai dari perjalanan dinas, rapat-rapat hingga seminar.

"Untuk anggaran perjalanan dinas PNS secukupnya saja, karena sudah banyak yang kita pangkas demi menghemat APBD 2025," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa.

Dia menyatakan belanja APBD Kepri tahun depan lebih banyak diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat sekaligus menyelaraskan dengan program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran.

Ia menyampaikan pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam merealisasikan program-program prioritas nasional 2025, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, serta terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.

"Sesuai arahan Bapak Prabowo, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus mendukung program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah," ucap Ansar.

Selain itu, lanjut Ansar, Pemprov Kepri juga berupaya melanjutkan program prioritas daerah yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, seperti beasiswa pendidikan, pinjaman modal UMKM tanpa bunga, pembangunan infrastruktur lanjutan di objek wisata Pulau Penyengat, serta bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi petani.

"Kami pastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri," katanya.

Senada, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan mendukung langkah-langkah penghematan anggaran yang dilakukan pemprov sebagaimana instruksi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memangkas biaya perjalanan dinas PNS hingga 50 persen.

Iman mengatakan bahwa anggaran perjalanan dinas dapat dialihkan untuk kegiatan prioritas nasional maupun daerah, misalnya di sektor pendidikan, kesehatan serta infrastruktur.

"DPRD bersama Pemprov Kepri siap bekerja sama mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo melalui pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien," ucap Iman.

DPRD bersama Pemerintah Provinsi Pemprov Kepri telah mengesahkan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp3,918 triliun, meliputi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,760 triliun, lalu pendapatan transfer Rp2,157 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp1,324 miliar.

Baca juga: Pemprov Kepri tambah pagu pinjaman modal UMKM gaet 100 nasabah baru


Pewarta : Ogen
Editor : Angiela Chantiequ
Copyright © ANTARA 2024