Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempercepat implementasi katalog elektronik versi 6.0 untuk efisiensi pengadaan barang dan jasa melalui sistem digitalisasi.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan katalog elektronik versi 6.0 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan.
"Melalui katalog elektronik, proses pengawasan dan pelaporan dapat dilakukan secara realtime dengan integrasi sistem e-Audit. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik," kata Gubernur Ansar dalam kegiatan implementasi katalog elektronik versi 6.0 bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa.
Baca juga: Ditpolairud Polda Kepri optimalkan patroli cegah kejahatan transnasional
Ansar menyampaikan Pemprov Kepri telah melakukan beberapa langkah guna mempercepat implementasi katalog elektronik versi 6.0, seperti pembuatan akun Inaproc untuk seluruh pengguna, lalu sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemudian simulasi penggunaan katalog elektronik, dan live testing bersama pemerintah kabupaten/kota.
Ia berharap katalog elektronik versi 6.0 dapat terus memberikan manfaat yang luas dalam pengadaan barang dan jasa.
"Dengan fitur-fitur inovatif, sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap langkah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku," ujar Ansar.
Sementara, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menekankan pentingnya penerapan sistem e-Audit dalam mencegah praktik kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca juga: Pemprov Kepri bangun dua dermaga apung HDPE pada 2025
"Dengan fitur pengawasan e-Audit, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi penyimpangan melalui dashboard yang menampilkan rincian transaksi e-Purchasing.
Transparansi ini memungkinkan publik dan APIP untuk memantau seluruh proses pengadaan, sehingga jika ada indikasi yang tidak beres, dapat segera ditelusuri," jelas Hendrar.
Hendrar juga mengapresiasi kinerja Pemprov Kepri yang telah menunjukkan performa baik dalam pengadaan barang dan jasa, dengan lebih dari 90 persen belanja produk dalam negeri dan lebih dari 75 persen belanja melalui UMKM pada tahun 2023 dan 2024.
Baca juga: Pemprov Kepri gesa penyelesaian masalah tunda bayar tahun 2024
"Dengan belanja produk dalam negeri, kita menghidupkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Kepri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam hal ini," ungkapnya.
Ia menambahkan kegiatan implementasi katalog elektronik versi 6.0 menjadi langkah strategis dalam mendorong digitalisasi pengadaan barang dan jasa di Kepri. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan pembangunan yang inklusif.
Baca juga:
Pemkot Batam rancang program Kader Pajak guna dorong PAD
BMKG prakirakan wilayah Kepri diguyur hujan hari ini