Purworejo (ANTARA) - Sekitar 110 siswa dari SMP Negeri 8 dan SMA Negeri 3 Purworejo Provinsi Jawa Tengah dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga mengalami keracunan makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Terdapat sekitar 110 siswa yang mengalami gejala, termasuk mual, muntah, diare, dan pusing," kata Surveilans Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purworejo Ratri Nur Hidayati di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat.
Dari jumlah tersebut, lanjut dia, 56 siswa diantaranya dirawat jalan di Puskesmas Bubutan dan delapan siswa lainnya masih menjalani observasi.
"Selain itu, 37 siswa dan satu guru yang diperiksa di sekolah juga dilaporkan mengalami gejala serupa, dan satu orang lainnya rawat jalan di Puskesmas Bragolan," kata Ratri.
Ia menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Puskesmas Bumbutan dan Bragolan untuk melakukan pemeriksaan.
Gejala yang timbul diduga berasal dari makanan yang dikonsumsi pada hari Kamis (2/10). Menu makanan yang dikonsumsi siswa pada hari itu meliputi tahu, kentang rebus, telur puyuh rebus, sayur wortel, selada, timun, dan sambal kacang.
Dinas Kesehatan juga memberikan imbauan kepada SPPG untuk lebih memperhatikan cara pengolahan makanan dan bahan pangan yang digunakan. Mereka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan makanan, termasuk batas waktu konsumsi makanan setelah dimasak.
"Kami mohon kepada seluruh SPPG untuk lebih memperhatikan cara pengolahan makanan dan juga bahan-bahan pangan yang dipakai. Yang pertama, bahan pangan harus aman. Yang kedua, waktu memasak dan juga waktu distribusi," kata Ratri Nur Hidayati.
Baca juga
SPPG di Batam...
Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) agar segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna memastikan keamanan pangan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ditanya terkait jumlah SPPG di Batam yang sudah memiliki SLHS, Ketua Koordinator SPPG Batam Defri Frenaldi mengaku data masih dalam proses.
"Yang sudah melapor baru satu SPPG yang memiliki SLHS. Maka dari itu, kami mengimbau untuk para SPPG agar memperketat standar dengan segera mengurus SLHS,” kata dia saat dihubungi di Batam, Jumat.
Ia mengatakan untuk uji cepat atau rapid test keamanan pangan, sejauh ini hanya pihak kepolisian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yang memiliki alat tersebut.
“Selain itu, kami juga mengimbau SPPG untuk mempekerjakan minimal dua chef terlatih, serta melakukan pemeriksaan rutin terhadap air yang digunakan,” kata dia.
Ia menegaskan SPPG yang terindikasi mengalami gangguan keamanan pangan akan dihentikan sementara hingga pemeriksaan selesai dilakukan.
“Harapan kami, masalah yang sudah muncul tidak terulang lagi. Tujuan program ini sangat mulia dan dampaknya luas, maka hal-hal yang merugikan harus cukup berhenti di sini saja. Kami berkomitmen mengawasi secara maksimal,” kata Defri.
Ia menyampaikan bahwa hingga kini sudah ada 75 SPPG di Batam yang memiliki Surat Keputusan (SK) dengan penerima manfaat mencapai sekitar 188.000 orang.
“Kami apresiasi penuh untuk SPPG yang telah bekerja baik dalam melayani anak-anak sekolah maupun 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Namun, terkait kejadian akhir-akhir ini, kami harap tidak terulang lagi di Batam. Jadi, kami bergerak untuk mencegah gangguan dan kejadian luar biasa (KLB),” ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 110 siswa di Purworejo dilarikan ke puskesmas-RS, diduga keracunan MBG