Karimun (Antara Kepri) - Ketua Fraksi PDIP DPRD Karimun, Jamaluddin, menilai pengoperasian Pasar Puan Maimun Blok A di Kolong, Tanjung Balai Karimun, tahap kedua oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dinilai gagal.

"Arogansi pejabat jadi penyebab kegagalan kali ini, saya himbau pada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dalam tempo yang singkat harus mampu mencarikan formula yang tepat untuk mengoperasikan pasar itu, agar kerugian ratusan pedagang kecil akibat kebijaka asal jadi itu dapat segera diakhiri," ucapnya di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Jamaluddin mengakui Kepala Disperindag M. Hasbi telah melakukan berbagai upaya untuk mengaktifkan pasar tersebut, mulai dari menyediakan "hotspot" gratis, mengerahkan angkutan umum melewati rute Pasar Puan Maimun dan merencanakan instalasi pembuangan limbah pasar.

"Namun disebabkan upaya yang dilakukannya kurang tepat, pengoperasian Pasar Puan Maimun tahap kedua kembali mengalami kegagalan," katanya.

Dia berharap M. Hasbi untuk konsisten dengan wacana yang telah dilontarkannya, yakni akan memperuntukan kios dan meja batu bagi para pedagang di  Pasar Puakang.

"Akan tetapi berdasarkan informasi yang saya peroleh, ada wacana dia untuk menghadirkan pedagang di luar Pasar Puakang. Sekadar untuk mengingatkan dia, jangan ulangi penyalahgunaan wewenang yang pernah dilakukan oleh Kepala Disperindag sebelumnya, tujuan awal pembangunan pasar itu adalah untuk merelokasi pedagang di Puakang," katanya.

Dirinya juga berharap M. Hasbi tetap konsisten dengan wacana yang telah dilontarkannya, yakni akan mengambil alih kios dan meja batu yang tidak ditempati oleh pedagang setelah menerbitkan surat peringatan ketiga.

"Masa batas akhir peringatan ketiga sudah berlalu, laksanakanlah pengambilalihan kios dan meja batu tersebut, karena memang itulah salah satu langkah yang paling tepat, untuk mengalihkan kios dan meja batu dari non pedagang ke pedagang," ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Laskar Melayu Bersatu, Datuk Panglima Muda Azman Zainal, bahwa kegagalan Disperindag kali ini murni karena arogansi pejabat.

"Mana mungkin pengoperasian pasar rakyat itu mengadopsi konsep mall, mungkin dia itu lupa yang akan mereka akomodir itu adalah pedagang dari Pasar Puakang yang umumnya pedagang kecil. Keuntungan pedagang itu hanya cukup memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari," katanya. 

Dia berharap kedepan pejabat Disperindag untuk lebih tanggap dengan keluh kesah pedagang.

"Keuntungan penjualan dari hasil dagangannyalah yang sangat mereka harapkan, tidak ada tunjangan jabatan maupun biaya perjalanan dinas cuma-cuma yang bisa mereka peroleh. Terkait hal itu pikirkanlah formula yang benar-benar tepat untuk mengatifkan pasar itu," ujarnya.

Sebelumnya Kepala Disperindag, M. Hasbi mengakui akan memberikan salah satu kios atau meja batu bagi pedagang besar ikan laut dan menjadikan sebagian dari lantai tiga pada pengusaha mainan anak-anak.

"Menurut saya itu merupakan salah satu langkah yang tepat, untuk mengaktifkan pasar itu. Dalam pengelolaan kios dan meja batu di pasar itu saya mengadopsi konsep di mall," ucapnya.

Tentang rencana pengambilalihan kios dan meja batu dari pedagang yang tidak kunjung mengoperasikannya, kata dia akan dilakukan setelah pihaknya menerbitkan surat peringatan ketiga.

"Surat peringatan (SP) pertama kami terbitkan, tanggal 1 Februari lalu, kemudian Sp kedua kami terbitkan tiga hari setelah Sp pertama diterbitkan dan Sp ketiga kami terbitkan tiga hari setelah Sp kedua diterbitkan. Paling lambat Senin (11/2) kios dan meja batu yang tidak dioperasikan oleh pedagang akan kami ambil alih," katanya.

Tawarkan

Secara terpisah. Ketua Koperasi Pasar Baru, Kamlis, mengaku sudah menawarkan konsep untuk benar-benar mengaktifkan pasar itu.

"Konsep itu sudah saya paparkan pada Pak Hasbi, saya punya konsep dan saya juga siap untuk melaksanakannya. Sampai saat ini saya tidak tahu apakah konsep saya itu diterima atau tidak. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah hanya sekedar konsep saya yang diambil, sementara pelaksananya diserahkan pada pihak lain," katanya.

Dia berpendapat wacana Kepala Disperindag yang akan mengadopsi konsep pengelolaan mal untu mengelola pasat tersebut, sangatlah tidak tepat.

"Sangat disayangkan salah konsep pengelolaan oleh pejabat, harus ditanggung dan dibayar mahal oleh ratusan pedagang kecil," ujarnya.

Dirinya berharap kebijakan asal jadi dari pejabat Disperindag dapat segera diakhiri.

"Agar nasib ratusan pedagang kecil yang sudah terpuruk tidak kian tersudut dan uang negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan fisik pasar itu tidak mubazir," ucapnya.

Rp9,2 miliar

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total dana APBD Karimun yang digunakan untuk membiayai pembangunan Blok A di Pasar Puan Maimun sebesar Rp9,2 miliar, dengan rincian awalnya pengerjaan proyek itu dibiayai APBD Karimun Tahun Anggaran (TA) 2010 sebesar Rp3,9 miliar, pelaksana PT Darma Abdi Primaju, dalam pelaksanaannya pengerjaan proyek itu dilakukan asal jadi.

Kemudian, tahun 2011 proyek fisik pasar itu dilanjutkan pengerjaannya oleh PT Perintis Deni Utama dengan konsultan pengawas CV Asa Graha Consultant. Nilai proyek sebesar Rp5.388.250.000 yang berasal dari APBD Karimun TA 2011.

Kondisi fisik Blok A Pasar Maimun terdiri dari tiga lantai, dengan peruntukan lantai satu bagi pedagang basah seperti sayur, ikan dan buah-buahan. Di lantai dua dan tiga digunakan untuk barang dagangan kering seperti pakaian.

Jumlah kios di Pasar Puan Maimun sebanyak 91 unit, dengan perincian 18 kios di lantai satu dan 73 kios di lantai dua, sementara lantai tiga bukan untuk kios.

Sedangkan jumlah meja batu sebanyak 79 unit. (Antara)

Editor: Rusdianto