Tanjungpinang (Antara Kepri) - Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau Ing Iskandarsyah menyatakan prihatin pemerintah belum mampu membebaskan lahan seluas 100 meter persegi yang menghambat ketersambungan pengaspalan jalan raya menuju menuju perkantoran pusat pemerintahan provinsi di Pulau Dompak, Tanjungpinang.

"Saya prihatin mengapa tanah di antara jalan yang telah diaspal itu belum juga berhasil dibebaskan? Pemerintah dengan segala konsep dan ide akan membuat jalan lingkar Bintan-Tanjungpinang, sementara jalan yang tak sampai 100 meter saja tak sanggup dibebaskan dan diaspal," kata Iskandarsyah ketika meninjau lahan tersebut, Senin.

Iskandar yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyindir dengan menyarankan pemerintah sebaiknya membangun jalan layang jika tidak dapat membebaskan lahan tersebut.

"Itu ide saya saja. Soalnya sudah bertahun-tahun masalah ini tidak ada solusinya," ujarnya.

Ia mengaku merasa prihatin apalagi setelah meninjau ke lahan itu dan berkoordinasi dengan Dinas PU Kepri, ternyata belum ada juga solusi dan kesepakatan yang tercapai untuk masalah ini.

"Gubernur Kepri M Sani dan Wali Kota Tanjungpinang Lis harus turun tangan agar persoalan itu selesai. Soalnya ini tak selesai juga meski sudah ditangani pejabat teknis," katanya.

Iskandar menyatakan mulai pesimistis ketika DPRD dan Pemprov Kepri akan melanjutkan kembali jembatan I penghubung Dompak-Tanjungpinang. Karena, jalan itu tetap tidak juga bisa diaspal, meski setiap hari dilewati mulai dari gubernur, wakil gubernur, kepala dinas, anggota dewan hingga PNS Pemprov Kepri.

"Ini kalau hujan becek, sedangkan kalau panas berdebu. Kondisi semakin parah karena dilalui pula sama truk pengangkut bauksit," katanya.

Sementara pemilik lahan, Sukarmanto, mengatakan, orang yang diutus pemerintah untuk mengurusi pembebasan lahan ini menawari  dengan harga Rp50.000/meter.

"Tawaran mereka tidak masuk akal. Di daerah sini saja semuanya rata-rata antara Rp800 ribu-Rp1 juta/meter. Masa lahan saya hanya ditawari Rp50.000/meter," kata Sukarmanto.

Pada prinsipnya, ia sama sekali tidak ada niat menghalang-halangi pemerintah untuk mengembangkan pembangunan fasilitas umum. Akan tetapi, pemerintah juga harus memberikan solusi yang masuk akal.

"Lahan timbunan saja Rp90.000/meter," ucapnya.

Persoalan kedua yang dihadapi Sukarmanto adalah utusan pemerintah yang datang meminta kapling yang saat ini digunakan untuk usaha batako ini minta dibebaskan semuanya.

"Luas tanah yang dikapling saya hanya 20x25 meter. Kalaupun pemerintah setuju, saya siap melepas untuk yang dipakai pembangunan jalan sekitar 8x20 meter saja, karena yang sisanya saya tetap pergunakan untuk usaha batako," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto