Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta dukungan Kementerian Perumahan Rakyat  untuk merehabilitasi sebanyak 15 ribu rumah tidak layak huni masyarakat miskin yang tersebar di sejumlah daerah pesisir di tujuh kabupaten/kota daerah setempat.
           
"Rumah tidak layak huni (RTLH) warga miskin di Kepulauan Riau (Kepri) sebanyak 35 ribu unit, diharapkan 15 ribu unit diantaranya bisa direhabilitasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)," kata Gubernur Kepri, Muhammad Sani di Tanjungpinang, Selasa.
           
Menurut Gubernur, Kemenpera sudah merespon keinginan pemerintah daerah tersebut untuk merehab bahkan membangun rumah baru bagi warga miskin di tujuh kabupaten/kota di Kepri sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan.
           
"Nota kesepahaman akan saya tandatangani pada Rabu (3/4) dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Tanjungpinang, semoga Menpera bisa menyanggupi merehab dan membangun rumah baru bagi warga miskin sebanyak 15 ribu unit tersebut," kata Sani.
          
Menurut Gubernur dalam nota kesepahaman nanti bukan hanya rencana merehab RTLH warga miskin, tetapi juga pembangunan rumah murah bagi pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota.
           
"Pembangunan rumah baru untuk warga suku terbelakang seperti Suku Duane di Kundur juga menjadi yang utama," kata Gubernur.
             
Selain itu, rencana pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) bagi warga pesisir di Tanjungpinang menurut Gubernur juga menjadi salah satu usulan yang akan diajukan kepada Kemenpera.
           
"Yang jelas payung hukumnya segera ditandatangani dengan Kemenpera dan teknisnya akan dikaji lebih jauh oleh tim sesudahnya," kata Gubernur.
           
Menurut Gubernur, Pemprov Kepri telah melakukan rehabilitasi RTLH warga miskin sejak 2011 dan hingga saat ini sudah direhab sebanyak 8.000 rumah dan pada 2013 juga telah dianggarkan sebanyak Rp165 miliar dari APBD Kepri untuk merehab sebanyak 4.000 RTLH ditambah dengan APBD masing-masing kabupaten/kota.
           
"Diharapkan beban warga miskin menjadi berkurang dengan memiliki rumah layak huni dan juga memacu motivasinya untuk terus berusaha keluar dari garis kemiskinan," kata Sani.(Antara)

Editor: Dedi