INSA Keluhkan Kredit untuk Industri Maritim
Selasa, 16 Juni 2015 21:28 WIB
Batam (Antara Kepri) - Asosiasi pemilik kapal nasional Indonesia (INSA) mengeluhkan kurangnya bank yang memberikan layanan kredit untuk industri maritim, sehingga sulit berkembang.
"Tolong kami disehatkan, dengan mengadakan bank maritim, biar pengusaha maritim mau pinjam duit tidak susah lagi," kata perwakilan Indonesian National Shipowner Association (INSA) Kota Batam Suparno dalam Forum Dialog Pengembangan Kerja Sama Infrastruktur Kemaritiman antara Indonesia dan Amerika Serikat di Batam Kepulauan Riau, Selasa.
Ia mengatakan selama ini, pengusaha kapal kesulitan mendapatkan tambahan modal, sehingga usaha maritim tidak berkembang.
Padahal, para pengusaha sudah berkomitmen untuk memenuhi perairan nusantara dengan kapal-kapal berbendera Indonesia milik pengusaha pribumi.
"Merah putih harus berkibar di laut Indonesia," pekiknya.
Pemerintah harus serius memberikan perhatian kepada pengusaha kapal, demi menyukseskan program tol maritim.
Karena, menurut Suparno, percuma jika pemerintah menghabiskan banyak dana membangun pelabuhan pelabuhan bagus jika tidak ada kapal yang berlayar dan bersandar.
"Tolong kami diperhatikan di bidang 'shipping', percuma kalau bangun pelabuhan tidak ada armada," kata dia.
Di tempat yang sama, pengusaha galangan kapal Batam, Herlina, meminta pemerintah membuat peta lokasi untuk pembuangan material hasil pendalaman laut.
Ia mengatakan pendalaman harus dilakukan setiap beberapa tahun sekali demi perawatan tempat pembuatan kapal.
Berdasarkan pengalaman, kata dia, banyak pihak termasuk nelayan yang protes dengan lokasi pembuangan limbah pendalaman laut. Padahal pengusaha hanya berupaya menjalankan usaha.
"Kami sudah mengurus izin semua lengkap kami dapatkan. Tapi ketika mau 'dumping' banyak yang protes, masuk ke koran, ke tivi, kami dibilang pencemar laut," kata dia bercerita.
Dengan adanya peta dengan titik koordinat lokasi pembuangan limbah pendalaman laut, maka diharapkan tidak ada lagi pihak yang protes dengan rutinitas perusahaan galangan kapal. (Antara)
Editor: Rusdianto
"Tolong kami disehatkan, dengan mengadakan bank maritim, biar pengusaha maritim mau pinjam duit tidak susah lagi," kata perwakilan Indonesian National Shipowner Association (INSA) Kota Batam Suparno dalam Forum Dialog Pengembangan Kerja Sama Infrastruktur Kemaritiman antara Indonesia dan Amerika Serikat di Batam Kepulauan Riau, Selasa.
Ia mengatakan selama ini, pengusaha kapal kesulitan mendapatkan tambahan modal, sehingga usaha maritim tidak berkembang.
Padahal, para pengusaha sudah berkomitmen untuk memenuhi perairan nusantara dengan kapal-kapal berbendera Indonesia milik pengusaha pribumi.
"Merah putih harus berkibar di laut Indonesia," pekiknya.
Pemerintah harus serius memberikan perhatian kepada pengusaha kapal, demi menyukseskan program tol maritim.
Karena, menurut Suparno, percuma jika pemerintah menghabiskan banyak dana membangun pelabuhan pelabuhan bagus jika tidak ada kapal yang berlayar dan bersandar.
"Tolong kami diperhatikan di bidang 'shipping', percuma kalau bangun pelabuhan tidak ada armada," kata dia.
Di tempat yang sama, pengusaha galangan kapal Batam, Herlina, meminta pemerintah membuat peta lokasi untuk pembuangan material hasil pendalaman laut.
Ia mengatakan pendalaman harus dilakukan setiap beberapa tahun sekali demi perawatan tempat pembuatan kapal.
Berdasarkan pengalaman, kata dia, banyak pihak termasuk nelayan yang protes dengan lokasi pembuangan limbah pendalaman laut. Padahal pengusaha hanya berupaya menjalankan usaha.
"Kami sudah mengurus izin semua lengkap kami dapatkan. Tapi ketika mau 'dumping' banyak yang protes, masuk ke koran, ke tivi, kami dibilang pencemar laut," kata dia bercerita.
Dengan adanya peta dengan titik koordinat lokasi pembuangan limbah pendalaman laut, maka diharapkan tidak ada lagi pihak yang protes dengan rutinitas perusahaan galangan kapal. (Antara)
Editor: Rusdianto
Pewarta : YJ Naim
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
DPRD Batam dorong percepatan realisasi kredit tanpa bunga bagi UMKM bersama perbankan
12 September 2025 13:45 WIB
KPK panggil CFO PT Caturkarsa Megatunggal jadi saksi kasus dugaan korupsi oleh LPEI
01 July 2025 13:22 WIB
BNI salurkan KUR untuk pekerja migran Rp900 miliar hingga akhir 2024
09 January 2025 15:37 WIB, 2025
Terpopuler - Ekonomi & FTZ
Lihat Juga
BPJS Kesehatan Tanjungpinang sebut sebanyak 11 ribu peserta PBI dinonaktifkan
11 February 2026 17:10 WIB
Komisi VII DPR RI soroti wisman Singapura dan Malaysia belanja sembako di Batam
11 February 2026 9:04 WIB