Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah memastikan kenaikan gaji serta tanggungan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi 1.700 Guru Tidak Tetap (GTT), jadi prioritas utama pada APBD 2019. 

"Saya sudah minta Bappeda dan Disdik untuk memasukkan anggaran tersebut di APBD 2019 dan jangan sampai tertinggal lagi. Insya Allah di 2019 itu jadi prioritas kita," ujarnya, di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Jumat. 

Arif memaparkan, kenaikan gaji serta tanggungan iuran BPJS itu diperuntukkan bagi 1.700 GTT yang dulunya berstatus sebagai guru honor komite di tingkat kabupaten/kota, sebelum adanya perpindahan kewenangan ke Pemprov Kepri. 

"Jadi ini bukan untuk GTT yang lama. Kalau yang lama gajinya justru lebih tinggi. Ini untuk yang dulunya guru honor komite yang kita ubah statusnya menjadi GTT," paparnya. 

Dikatakan Arif, sewaktu perubahan status hinor komite menjadi GTT, Pemprov Kepri memang baru memberikan gaji Rp 1 juta kepada GTT tersebut. 

Lanjut Arif, Rencananya baru pada tahun 2019 mendatang, Pemprov Kepri akan memberikan kenaikan gaji menjadi Rp 2 juta kepada para GTT itu.

"Teman-teman DPRD mengusulkan agar gaji GTT itu ditambah. Namun usulan itu masuk setelah APBD murni disahkan, dan karena APBD P ini defisit kita tidak dapat memenuhinya," tuturnya.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Provinsi Kepri Fraksi Golkar, Taba Iskandar menyatakan, kenaikan gaji dan tanggungan iuran BPJS 1.700 Guru Tidak Tetap (GTT) yang semula diusulkan oleh Pemprov Kepri tahun ini batal terealisasi, dikarenakan keuangan daerah yang tidak mencukupi.

"Dalam pembahasan APBD murni 2018 sudah disepakati kenaikan gaji guru non ASN (GTT) akan dianggarkan pada APBD P 2018, tapi ternyata anggaran itu tidak dapat dianggarkan," ungkap Taba.