Tanjungpinang (ANTARA) - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri memutuskan tetap mempertahankan tiga direksinya, padahal sebelumnya Komisaris Utama PT Pelabuhan Kepri Huzrin Hood meminta semua direksi diberhentikan dengan hormat.

Permintaah Huzrin Hood itu dipicu seringnya terjadi polemik internal di tubuh direksi PT Pelabuhan Kepri, sehingga mengakibatkan tidak produktifnya perusahaan milik Pemprov Kepri itu.

"Kita beri kesempatan satu bulan lagi untuk memperbaiki masalah yang ada, kalau tidak baru diberhentikan melalui RUPS luar biasa," ujar Huzrin Hood, usai menghadiri RUPS di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Selasa (19/3).

Huzrin mengatakan, dalam RUPS tersebut sudah disepakati tugas pokok dan fungsi dari masing-masing direksi. 

"Para direksi harus mematuhi hal tersebut," katanya. 

RUPS ini berlangsung tanpa dihadiri oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, tetapi diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum.

Menurut Syamsul Bahrum, dalam rapat selain rekonsiliasi juga dilakukan evaluasi kinerja ketiga direksi. Hasilnya, sudah ditetapkan Rencana Kerja Perusahaan (RKP) untuk perbaikan PT Pelabuhan Kepri ke depan.

"Kita berharap direksi BUP bekerja secara kolektif agar lebih baik ke depannya," imbuhnya. 

Syamsul turut menegaskan, PT Pelabuhan Kepri bukan personal bisnis tetapi in personal bisnis. 

"Itu yang harus dipahami oleh ketiga direksi," tuturnya. 

Sementara, salah satu direksi PT Pelabuhan Kepri, Darmansyah, mengatakan, persoalan yang selama ini terjadi di tubuh BUMD itu akibat tidak adanya tupoksi kinerja yang jelas dari masing-masing direksi. 

"Melalui RUPS ini setidaknya sudah menjelaskan fungsi kami masing-masing," kata dia.