Tanjungpinang (ANTARA) - Fraksi Keadilan Sejahtera - Persatuan Pembangunan DPRD Kepri menyatakan gelombang dukungan pengggunaan hak angket terkait kasus pertambangan bauksit di Kabupaten Bintan semakin besar.

"Lebih dari separuh jumlah anggota DPRD Kepri secara pribadi ingin mengajukan hak angket dan hak interpelasi. Sepertinya lebih banyak yang ingin mengajukan hak angket," kata Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera - Persatuan Pembangunan DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Kamis.

Iskandar inisiator agar mengajukan hak interpelasi atau hak angket dalam menyikapi kasus pertambangan bauksit di Bintan. Inisiasi hak interpelasi atau hak angket muncul lantaran sampaikan sekarang DPRD Kepri belum mendapat data-data terkait permasalahan pertambangan bauksit di Bintan dari Dinas ESDM Kepri.

Sementara pertambangan bauksit di Bintan berlangsung massif sejak tahun 2018, padahal Pemprov Kepri tidak mendapatkan PAD dari kegiatan tersebut.

Sementara Dinas PTSP Kepri memberi 19 ijin pengangkutan dan penjualan atas nama Gubernur Kepri berdasarkan rekomendasi Dinas ESDM Kepri. Padahal akibat pertambangan bauksit di daratan dan pulau-pulau di Bintan, lingkungan dan hutan menjadi rusak.

"Kami ingin menangani permasalahan itu dari akarnya sehingga membutuhkan  data dan informasi lebih mendalam. Saya akan mendukung apapun keputusan teman-teman di DPRD Kepri, apakah mengajukan hak interpelasi atau hak angket," ujarnya.

Iskandar yang juga anggota DPRD Kepri mengatakan sejumlah anggota DPRD Kepri juga menginginkan kasus lainnya masuk dalam alasan pengajuan hak interpelasi ataupun hak angket.

"Kalau saya pribadi ingin fokus kasus bauksit, namun dalam perjalanannya, pansus dapat memasukkan kasus lainnya. Silahkan saja," tegasnya.

Ia mengatakan untuk mengajukan hak interpelasi maupun hak angket tidak membutuhkan terlalu banyak anggota DPRD Kepri. Anggota DPRD Kepri dari dua fraksi sudah dapat mengajukan hak interpelasi maupun hak angket.

Namun sekarang secara pribadi jumlag anggota DPRD Kepri semakin banyak mendukung mengajukan hak interpelasi dan hak angket. 

"Kami terus melakukan komunikasi politik, lebih banyak akan lebih baik. Kami sudah hampir menyiapkan konsepnya. Kami juga sudah meminta Badan Musyawarah menjadwalkan agenda penting ini," katanya. (Antara)