Ini alasan kenapa "stunting" jadi perhatian Presiden
Senin, 25 Januari 2021 13:18 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam dialog dengan para dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (2/11/2019). Muhadjir mendengarkan masukan dan usulan terkait penanggulangan stunting dari para tenaga medis. (FOTO ANTARA/HO-Kemenko PMK)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan alasan mengapa "stunting" (kekerdilan pada anak) menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.
Penjelasan itu disampaikan Menko PMK seusai mengikuti rapat terbatas mengenai stunting dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
"Kenapa angka stunting menjadi perhatian dari bapak Presiden? Karena kita tahu bahwa kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif," kata Muhadjir di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan menurut Bank Dunia angka stunting angkatan kerja di Indonesia -- angkatan kerja saat ini, yang masa bayinya atau masih dalam kandungan dan mengalami stunting -- jumlahnya mencapai 54 persen.
"Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting dan inilah yang bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," katanya.
Dia mengatakan langkah yang akan diambil, sebagaimana disampaikan Presiden yaitu pertama membuat langkah-langkah konkret terukur hingga 2024 berdasarkan pemetaan stunting di Indonesia yang sudah sangat rinci dan jelas.
Selain itu alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian dan lembaga akan difokuskan kepada beberapa kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah.
"Dan bapak Presiden memberikan arahan supaya di antara kementerian dan lembaga itu ada satu yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana sehingga nanti kalau bapak Presiden meminta pertanggungjawaban itu, jelas siapa yang harus bertanggung jawab di dalam penanganan stunting ini," katabnya.
Muhadjir mengungkapkan bahwa dalam rapat terbatas telah diputuskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan bertindak sebagai ketua pelaksana dari program penanganan stunting.
BKKBN akan didukung oleh kementerian dan lembaga terkait yang masih yang memiliki perpanjangan tangan sampai di tingkat daerah.
"Yang terakhir bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi kabupaten kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini," demikian Muhadjir Effendy.
Penjelasan itu disampaikan Menko PMK seusai mengikuti rapat terbatas mengenai stunting dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
"Kenapa angka stunting menjadi perhatian dari bapak Presiden? Karena kita tahu bahwa kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif," kata Muhadjir di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan menurut Bank Dunia angka stunting angkatan kerja di Indonesia -- angkatan kerja saat ini, yang masa bayinya atau masih dalam kandungan dan mengalami stunting -- jumlahnya mencapai 54 persen.
"Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting dan inilah yang bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," katanya.
Dia mengatakan langkah yang akan diambil, sebagaimana disampaikan Presiden yaitu pertama membuat langkah-langkah konkret terukur hingga 2024 berdasarkan pemetaan stunting di Indonesia yang sudah sangat rinci dan jelas.
Selain itu alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian dan lembaga akan difokuskan kepada beberapa kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah.
"Dan bapak Presiden memberikan arahan supaya di antara kementerian dan lembaga itu ada satu yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana sehingga nanti kalau bapak Presiden meminta pertanggungjawaban itu, jelas siapa yang harus bertanggung jawab di dalam penanganan stunting ini," katabnya.
Muhadjir mengungkapkan bahwa dalam rapat terbatas telah diputuskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan bertindak sebagai ketua pelaksana dari program penanganan stunting.
BKKBN akan didukung oleh kementerian dan lembaga terkait yang masih yang memiliki perpanjangan tangan sampai di tingkat daerah.
"Yang terakhir bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi kabupaten kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini," demikian Muhadjir Effendy.
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor : Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Menko PMK Muhadjir Effendy buka pekan kebudayaan daerah Kepri di Tanjungpinang
22 September 2023 5:57 WIB, 2023
Menko PMK soal Rempang; Investasi harus jalan tapi aspirasi juga harus diakomodasi
13 September 2023 13:13 WIB, 2023
Menko PMK Muhadjir Effendy: Penanganan gempa Cianjur dilakukan secara paralel
22 November 2022 20:47 WIB, 2022
Menko PMK Muhadjir Effendy minta Polri usut dugaan tindak pidana kasus gagal ginjal akut
22 October 2022 15:32 WIB, 2022
Pemerintah investigasi jenis bahan baku dan produk obat yang sebabkan gagal ginjal
21 October 2022 13:25 WIB, 2022
Kajian halal vaksin COVID-19 telah selesai, pemerintah tunggu fatwa
07 December 2020 20:31 WIB, 2020
Terpopuler - Kesra
Lihat Juga
Wakil Bupati Natuna ingatkan masyarakat pentingnya pendidikan untuk tingkatkan kesejahteraan
26 January 2026 17:32 WIB