Menko PMK soal Rempang; Investasi harus jalan tapi aspirasi juga harus diakomodasi

id Menko PMK,Muhadjir Effendy,Pulau Rempang,batam, rempang

Menko PMK soal Rempang; Investasi harus jalan tapi aspirasi juga harus diakomodasi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (ANTARA/HO-Kemenko PMK)

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan investasi harus terus berjalan, tetapi aspirasi masyarakat juga mesti tetap diakomodasi. Hal ini dikatakannya terkait sengketa lahan di Pulau Rempang Kota Batam Kepulauan Riau.
"Investasi juga harus tetap jalan tetapi masyarakat juga tetap harus diakomodasi aspirasinya," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu.
Muhadjir berharap kedua belah pihak yang bersengketa agar dapat segera menemukan titik terang yang dapat memuaskan satu sama lain, dan konflik bisa segera diredam
"Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak," ujar dia.
Menurutnya, investasi di dalam negeri harus disambut baik apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Apalagi, kata dia, mencari investor saat ini bukanlah perkara mudah.

Baca juga:
TNI cegah prajurit terlibat kasus tanah di Pulau Rempang Batam

Menteri ATR/BPN tegaskan lahan tinggal di Rempang tidak miliki HGU

Ia bercerita bahwa dirinya turut menyaksikan penandatanganan investasi di Chengdu, China, untuk Pulau Rempang. Ia menyebut proses negosiasinya berjalan alot.
"Saya ikut hadir pada waktu penandatanganannya di China di Chengdu ya dan saya tahu bagaimana alotnya negosiasi. Tetapi kalau itu berkaitan dengan masyarakat, yo, masyarakat juga harus didengar dan kemudian dicarikan jalan keluar pokoknya harus ada titik temu lah," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi.
Hadi menjelaskan lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Hadi mengatakan, sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.

Baca juga:
BP Batam pastikan aliran listrik 24 jam di hunian baru warga Rempang

Gubernur Ansar ajak warga jaga situasi kondusif demi investasi

Menurut dia, hampir 50 persen dari warganya menerima usulan yang telah disampaikan.


Sementara itu, dari Batam dilaporkan, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi di daerah tersebut pada masa mendatang yang lebih baik.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi Provinsi Kepulauan Riau tetap kondusif, dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi dan melanjutkan pembangunan Provinsi Kepri ke depan yang lebih baik dan lebih maju," ujar dia saat konferensi pers terkait dengan pengembangan Kawasan Rempang Eco City bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri dan Batam di Gedung Graha Kepri di Batam, Selasa (12/9)

Dia juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dari setiap usaha dan upaya memecah belah warga Kepri, khususnya terkait dengan isu pengembangan Kawasan Rempang Eco City tersebut.

Ia mengatakan dengan situasi kondusif dapat melanjutkan pengembangan investasi dan membangun provinsi itu dengan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri.

Baca juga:
BP Batam siapkan uang sewa rumah Rp1,2 juta bagi warga Rempang

BP Batam estimasi kerusakan akibat ricuh capai Rp250 juta

"Kami mengimbau kepada masyarakat Kepri, khususnya Kota Batam. Jangan mudah terpancing oleh berbagai usaha provokasi dari pihak-pihak yang hanya bertujuan memperkeruh suasana, dengan menyampaikan dan membagikan isu-isu yang bersifat provokatif," kata dia.
Ansar menjelaskan terkait dengan permasalahan pengembangan Kawasan Rempang Eco City yang menimbulkan penolakan warga.

Dia mengaku persoalan tersebut bukan karena masalah komunikasi yang buruk.

"Kami semua kemarin ini masih meraba-raba, mencari format-format yang pas, angka-angka yang pas. Karena nanti BP Batam yang akan membelanjakan uang ini kepada warga, maka itu musti ada referensi-referensi hukum yang bisa menjamin itu semua," katanya.

Untuk itu, pada masa mendatang pihaknya bersama forkopimda yang ada di Provinsi Kepri dan di Batam akan melakukan sosialisasi yang lebih masif.

"Mudah-mudahan ke depan ini lebih kondusif dan tidak terjadi lagi persoalan-persoalan seperti yang lalu. Kami juga akan berkomunikasi terus bersama pemerintah pusat, dan kalau pemerintah pusat juga bisa mengirimkan tim fasilitator, nanti bersama-sama kita supaya ini kolaborasinya lengkap. Dari pemerintah pusat, provinsi, Kota Batam dan BP Batam, maka saya kira satu demi satu apa yang menjadi keragu-raguan masyarakat bisa kita jawab bersama," kata Ansar.

Baca juga:
Pemkot Batam siapkan tiga rusun untuk warga Rempang

Jokowi: Konflik Rempang dipicu oleh komunikasi kurang baik

Kapolda: Kemungkinan pelaku kericuhan di BP Batam bertambah

Dua personel masih dirawat akibat ricuh di BP Batam

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko PMK: Investasi harus jalan tapi aspirasi juga harus diakomodasi

Berita Terkait

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE