Jakarta (ANTARA) - Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro menilai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak lazim.
"Tidak lazim karena tidak mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)," kata dia pada diskusi virtual yang dipantau di Jakarta, Sabtu.
Bahkan, ketua umum yang dimunculkan dan terpilih yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bukan kader partai berlambang mercy tersebut. Kondisi itu akan membingungkan dunia politik, demokrasi, kelompok intelektual dan pihak-pihak yang belajar demokrasi.
Jika dilihat dari perspektif demokrasi, KLB Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Sumatera Utara tersebut memprihatinkan karena melanggar kaidah sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Partai Demokrat.
"KLB telah menafikan etika dan norma serta menjungkirbalikkan peraturan partai," katanya.
Akibatnya, masyarakat dibuat semakin bingung dengan adanya atraksi politik KLB Demokrat. Lebih miris lagi, Siti menilai kondisi tersebut mencerminkan para elite hanya bersaing dan berfikir untuk 2024 saja.
Padahal, saat bersamaan masyarakat yang dibuat bingung tadi sedang kesusahan menghadapi pandemi COVID-19. Akibatnya, perhatian publik juga tertuju ke KLB Demokrat tersebut.
"Ini sebenarnya menguras energi publik, dan sebenarnya publik sudah jengah dengan masalah-masalah seperti ini," kata Siti.
Siti juga heran kenapa masih ada anak bangsa yang terperangkap dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia sehingga muncul kudeta dan sebagainya. Padahal, Presiden telah menyerukan agar semua elemen masyarakat untuk bersatu padu.
Pada dasarnya dualisme atau kisruh di dalam tubuh partai politik hanya melibatkan langsung kader atau internal partai saja. Namun, ada yang berbeda dengan kejadian Demokrat karena KSP Moeldoko yang bukan kader partai muncul ke permukaan secara terang-terangan.
Menurut Siti hal tersebut terjadi karena etika dan moral politik sudah tidak ada. Padahal, posisi etika berada di atas hukum.
Berita Terkait
Rahma daftar di Partai Demokrat untuk maju Pilkada Tanjungpinang
Selasa, 23 April 2024 7:33 Wib
Demokrat buka pendaftaran bakal calon Wali Kota Tanjungpinang
Jumat, 19 April 2024 6:31 Wib
Presiden restui empat menteri menghadiri sidang sengketa pilpres
Jumat, 5 April 2024 5:40 Wib
AHY sebut Prabowo perintahkan dirinya siapkan kader Demokrat untuk kabinet
Kamis, 28 Maret 2024 5:00 Wib
Pemkab Natuna tetapkan DBD sebagai KLB
Sabtu, 9 Maret 2024 12:57 Wib
AHY: SBY pesan agar Partai Demokrat sukseskan pemerintahan Jokowi
Rabu, 21 Februari 2024 14:22 Wib
Menteri LHK apresiasi PWI Kepri yang tanam 50 ribu batang mangrove
Sabtu, 17 Februari 2024 15:44 Wib
Jaleswari sudah lama pertimbangkan mundur dari Deputi V KSP
Sabtu, 3 Februari 2024 9:34 Wib
Komentar