Sirajuddin Nur: SMK Perikanan di Kepri bertanggung jawab tekan kemiskinan pesisir

Tanjungpinang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sirajuddin Nur menyebutkan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Perikanan di daerah itu ikut bertanggung jawab menekan angka kemiskinan masyarakat pesisir.

"Keberadaan SMK Perikanan diharapkan mampu mengurangi penduduk miskin di daerah pesisir," kata Sirajuddin Nur di Tanjungpinang, Selasa.

Menurutnya hingga Mei 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepri sebesar 5,75 persen. Indeks tersebut diakumulasikan berdasarkan tingkat kemiskinan di desa dan kota.

Baca juga:
BP Batam raih Opini WTP atas laporan keuangan

Polda NTB bantu bongkar jaringan penjualan calon PMI di Kepri


Meskipun angkanya di bawah rata-rata nasional, namun jumlah penduduk miskin lebih banyak tersebar di kawasan pesisir.

"Contohnya di pesisir Kabupaten Lingga. Hari ini masuk kategori miskin ekstrem," ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta SMK menitikberatkan pada pengembangan jurusan perikanan tangkap guna menghasilkan lulusan-lulusan kompetitif di bidang maritim.

Hal ini mengingat Provinsi Kepri memiliki potensi kekayaan alam laut yang tidak dimiliki provinsi lain.

Ia menyayangkan Provinsi yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 4 persen daratan, namun fokus pembangunan pemerintah masih terpusat di daratan bukan pesisir.

Dengan kekayaan alam lautan yang melimpah, kata dia, seharusnya mampu dimaksimalkan dalam mendongkrak perekonomian daerah, bukan malah sebaliknya hanya mengandalkan pendapatan dari sektor daratan, misalnya pajak kendaraan bermotor.

"Makanya, kita dorong SMK Perikanan mampu meningkatkan kesejahteraan warga pesisir, sehingga anak-anak pesisir punya masa depan dengan lautnya, misalnya mendorong budidaya ikan," ujarnya.

Baca juga:
Pemprov Kepri dan Lampung jalin kerja sama bidang ekonomi

Pemkot Batam temukan gejala mirip PMK di sejumlah sapi

Sirajuddin Nur juga meminta SMK Perikanan memberikan beasiswa dan akses bagi anak-anak lulusan SMP di pesisir, karena hasil survei menyatakan minat mereka masuk SMK cukup tinggi.

"Kalau hasil survei kependidikan, hampir 50 persen anak-anak pesisir tak akan melanjutkan ke perguruan tinggi akibat terkendala biaya," ujarnya.

Salah satu sekolah kejuruan yang jadi perhatian Sirajuddin Nur, ialah SMK Negeri 1 Perikanan di Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan.

Ia mendorong Dinas Pendidikan Pemprov Kepri meningkatkan mutu pendidikan dan daya sekolah tersebut untuk menarik minta siswa, termasuk program khusus dalam menampung siswa-siswa lulusan SMP daerah pesisir melalui beasiswa pendidikan dan menyiapkan tempat tinggal/asrama.

Kemudian, memperbanyak kegiatan studi banding hingga mendatangkan dosen-dosen di bidang maritim dalam upaya mengembangkan potensi maritim di Provinsi Kepri.

"SMK ini harus berkontribusi mencetak lulusan yang ikut membangun daerah dengan memanfaatkan hasil laut. Jangan pula setelah lulus, siswa malah ikut berlayar ke luar negeri, tanpa ada kontribusi untuk daerah," katanya.

Dia turut meminta Pemprov Kepri mengembangkan lebih banyak lagi SMK Perikanan Tangkap, sebab sejauh ini lebih banyak SMK Industri seperti pengelasan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.

"Pertanyaannya, mana lebih banyak benda yang mau dilas, atau ikan yang hendak ditangkap. Tentu lebih banyak ikannya, karena daerah kita ini dominan lautan. Harusnya pemerintah daerah lebih fokus membangun SDM maritim," demikian Sirajuddin Nur.