PPDP Diminta Bekerja Meski Belum Terima Honor

Rabu, 22 September 2010 20:13 WIB

Karimun, (ANTARA News) - Petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP untuk Pemilihan Kepala Daerah Karimun, Provinsi Kepulauan Riau diminta tetap bekerja meski belum terima honor.

''Kami berharap PPDP bersabar dan tetap bertugas agar penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada tidak molor,'' kata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Karimun Islahuddin Roelhaf, di Tanjung Balai Karimun, Rabu 22 September 2010.

Islahuddin mengatakan hal itu terkait pernyataan sejumlah anggota PPDP yang tidak akan menyerahkan hasil pendataan jika tidak menerima honor paling lambat 24 September 2010, di mana pada hari tersebut merupakan jadwal penetapan DPS oleh Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan dan desa.

''Jika PPDP tidak menyerahkan hasil pendataan, praktis DPS tidak bisa ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat,'' katanya.

Dia mengaku sedang mengupayakan pinjaman dari pemerintah daerah untuk membayar honor 465 anggota PPDP.

''Kami sedang mengupayakan dana pinjaman karena anggaran Pilkada dari APBD-Perubahan 2010 belum dapat dicairkan,'' ungkapnya.

KPU, kata dia, mendapatkan anggaran sebesar Rp8,5 miliar melalui APBD-P. Namun, APBD-P belum bisa dicairkan karena masih menunggu pengesahan dari gubernur.

Total honor PPDP yang harus dibayarkan, menurut dia mencapai ratusan juta rupiah dengan besar honor Rp350.000 per orang.

''Dana sebesar itu tidak tersedia, satu-satunya harapan adalah dana talangan dari pemerintah daerah,'' ujarnya.

465 anggota PPDP bertugas sejak sebulan lalu memutakhirkan data pemilih yang akan dituangkan dalam DPS Pilkada.

Masa kerja PPDP berakhir pada 23 September yang dilanjutkan dengan penetapan DPS oleh PPS pada 24 September.

''Harapan kami PPDP mengurungkan niatnya untuk tidak menyerahkan hasil pendataan,'' tambahnya. (ANT-028/Btm2)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.