"Kami harap Pemerintah Malaysia dapat melakukan sinkronisasi antara Standard Operational Procedure dan persyaratan PMI yang bisa mengikuti atau tidak bisa mengikuti program Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0 ini," kata Menteri Ida Fauziyah di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dengan begitu maka dapat meminimalkan kesalahpahaman dan penerapannya juga dapat dijalankan lebih lancar.
Ia menjelaskan Program RTK merupakan suatu program khusus untuk meregularisasikan Pendatang Asing Tanpa Ijin di Malaysia sebagai pekerja asing yang sah dan dipekerjakan oleh majikan atau pemberi kerja yang layak sesuai persyaratan yang ditentukan Jabatan Imigresen Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
"Program RTK 2.0 ini merupakan kelanjutan Program RTK sebelumnya yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022," kata dia.
Menaker berharap, mekanisme baru itu dapat menghapus atau mengurangi jumlah PMI yang akan bekerja di Malaysia secara non-prosedural yang berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
"Hingga 29 Januari 2023, dapat kami sampaikan bahwa telah ada permintaan sebanyak 113.943 untuk PMI sektor formal dari perusahaan di Malaysia yang telah diverifikasi oleh Perwakilan RI di Malaysia," kata dia
"Saya percaya, dengan dukungan Yang Mulia Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri Malaysia beserta tim, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat menghasilkan solusi yang lebih konkret," kata dia lagi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menaker harap Pemerintah Malaysia segera terbitkan SOP RTK 2.0
Komentar