Logo Header Antaranews Kepri

Fraksi PAN: Anggaran Sektor Perikanan Kepri Minim

Rabu, 8 Desember 2010 23:11 WIB
Image Print

Tanjungpinang (ANTARA News) - Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyatakan, anggaran yang dialokasikan untuk sektor perikanan masih kecil sehingga kemungkinan belum dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Sekretaris Partai Amanat Nasional DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Yudi Carsana, Rabu, di Tanjungpinang, mengatakan, semula rencana anggaran untuk sektor perikanan yang masuk dalam kebijakan umum anggaran tahun 2011 sebesar Rp109 miliar, kemudian setelah dibahas berulang kali mengalami penurunan menjadi sekitar Rp90 miliar.

"Kami tidak yakin misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yang ingin meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat tercapai jika tidak didukung dengan anggaran yang memadai," ujar Yudi yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri.

Ia mengemukakan, seluas 96 persen wilayah Kepri terdiri atas perairan sehingga membutuhkan anggaran yang besar untuk mengelolanya. Apa lagi Kepri memiliki ribuan pulau yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebanyak 18 persen masyarakat Kepri tergolong miskin. Sebagian masyarakat miskin tinggal di pesisir Kepri.

Anggaran yang dibutuhkan untuk sektor perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan minimal Rp120 miliar antara lain digunakan untuk pengadaan perahu nelayan, alat tangkap ikan, pelestarian habitat di perairan dan penanganan pencurian ikan. Anggaran yang besar yang didukung dengan kegiatan yang efektif akan mendorong peningkatan pendapatan nelayan.

"Alokasi anggaran untuk sektor perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan tahun 2011 kemungkinan tidak berjalan maksimal karena tidak didukung anggaran yang besar," katanya.

Yudi menyesalkan sikap pemerintah yang masih mengutamakan sektor infrastruktur pada tahun 2011. Padahal anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan pusat Pemerintahan Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, selama tiga tahun terakhir (2007-2010) sebesar Rp1,3 triliun.

"Seharusnya untuk tahun 2011 anggaran untuk infrastruktur dikurangi, dan dialihkan pada kegiatan lainnya yang lebih dibutuhkan," katanya.(ANT-NP/H-KWR/Btm2)



Pewarta :
Editor: Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2026