Pemkab Natuna gandeng BRIN untuk perkuat RPJMD

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna Kepulauan Riau menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menyusun dokumen rencana induk dan teknologi guna memperkuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bupati Natuna Wan Siswandi di Natuna, Rabu mengatakan, RPJMD merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun.

RPJMD Natuna, sambung dia, sudah dibuat pada tahun 2021, namun beberapa rancangan pembangunan dalam RPJMD tersebut belum memiliki kajian khusus sebab Natuna belum memiliki tenaga ahli.

"Kerangka pijakan kita sudah bagus, namun ada banyak hal yang harus kita perhatikan agar pembangunan menjadi lebih terarah. Kehadiran BRIN sebagai penunjang," ujar dia.

Kepala Bidang (Kabid) Penelitian,Pengembangan dan Inovasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Tukino menekankan dokumen rencana induk yang disusun akan menjadi penguat dari RPJMD itu sendiri.

"Dokumen ini mendukung supaya perencanaan lebih tajam. Semua perencanaan harus ada risetnya," ucap dia.

Kata dia perencanaan yang dimulai dengan kajian akan menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, cita-cita pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan lebih mudah terwujud pasalnya akan tepat sasaran.

"Agar tepat sasaran tepat programnya. Jangan ada yang sia-sia lagi kedepanya," ujar dia.

Ia menambahkan, RPJMD yang dibuat dengan penelitian ini nantinya akan memudahkan calon pemimpin daerah dalam menentukan visi dan misi mereka.

Selain itu lanjut dia, ketika pemerintah pusat hendak melakukan pembangunan di Natuna bisa mengambil hasil penelitian yang sudah ada.

"Ketika bupati membuat visi-misi tertentu, ada kajian yang sudah menjadi rujukan, mereka membuat visi-misi sesuai dengan kajian," ungkap dia.

Baca juga:
RSUD RAT dan RSUP Sardjito jalin kerja sama manajemen layanan rumah sakit
Polisi sebut motif pembunuhan di Batam karena tak direstui ikut pilkada
Kejati Kepri menahan tersangka korupsi dana hibah senilai Rp1,7 miliar