Imigran Sri Lanka Tolak Mendarat

Minggu, 10 Juli 2011 21:12 WIB

Imigran Sri Lanka kibarkan bendera Selandia Baru, menolak mendarat ke Tanjungpinang. (kepri.antaranews.com/Henky Mohari)

Tanjungpinang (ANTARA News) - Sebanyak 85 orang imigran gelap asal Sri Lanka yang ditangkap Kepolisian Perairan Mabes Polri di Selat Riau, Kepulauan Riau, menolak mendarat dari kapal yang saat ini lego jangkar di perairan Tanjungpinang.

"Kami tidak akan meninggalkan kapal. Kami bukan imigran gelap tetapi pengungsi yang akan berangkat menuju Selandia Baru," kata salah seorang imigran, Shasi Radan saat dijumpai di atas kapal, Minggu.

Dia mengancam lebih memilih mati di atas kapal jika dipaksa untuk turun dan ditempatkan di penampungan Imigrasi.

"Seluruh keluarga saya telah mati dibunuh di Sri Lanka, lebih baik saya juga mati di sini jika disuruh turun dari kapal," ancam Shasi yang fasih berbahasa Melayu karena tinggal selama dua tahun di Malaysia.

Menurutnya, mereka baru mau turun dari kapal jika ada jaminan dari pihak Selandia Baru dan "International Organization for Migration " (IOM) mengenai nasib mereka.

Namun, setelah perwakilan IOM datang untuk bernegosiasi, mereka juga belum mau meninggalkan kapal yang mereka beli seharga dua juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 miliar di Jakarta.

Sebanyak 85 orang imigran yang ditangkap Polair di perairan Selat Riau pada Sabtu (9/7) juga menggelar poster yang menyebutkan tidak akan kembali ke Sri Lanka dan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu mereka menuju Selandia Baru.

"Kami akan ke Selandia Baru, tolong bantu kami," teriak beberapa imigran.

Sebagian imigran tersebut juga menangis dan menunjukkan bekas luka dan cacat permanen di tubuh yang mereka nyatakan akibat kekerasan di Sri Lanka.

Pihak Polair, Imigrasi dan IOM hingga Minggu malam masih bernegosiasi agar mereka mau meninggalkan kapal dan ditampung sementara di gedung Imigrasi Tanjungpinang.

(ANT-HM/E005/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.