Pansus LPP Kritik Proyek Irigasi Bintan

Senin, 25 Juli 2011 19:03 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Senin, mengeritik kinerja Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Pasalnya, karena dinas PU setempat tidak memasukan anggaran proyek pembangunan irigasi, jalan dan jaringan sebesar Rp3 miliar ke dalam APBD tahun 2010.

Proyek pembangunan irigasi, jalan dan jaringan dilaksanakan tahun 2009 hingga tahun 2010, namun anggarannya tidak dimasukkan ke dalam APBD tahun 2010 sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, kata anggota Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Manimpo Simamora, yang juga Ketua Komisi I DPRD Bintan, di Tanjungpinang.

"Proyek itu sudah selesai dikerjakan, namun menimbulkan permasalahan, karena dinilai tidak mematuhi sistem keuangan pemerintahan," ungkap Simamora.

Sistem penganggaran proyek tersebut memberi kontribusi negatif dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK. Seharusnya, pemerintah menganggarkan kembali proyek tahun jamak pembangunan irigasi, jalan dan jaringan pada tahun 2010, karena penyelesaian proyek itu dikerjakan mulai tahun 2009-2010.

"Kami minta pemerintah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bintan lebih teliti dan mematuhi sistem keuangan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional Bintan.

Hal yang sama dikatakan Muttaqin, anggota Pansus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan DPRD Kabupaten Bintan. Ia mengatakan, proyek tersebut menjadi salah satu penyebab BPK memberi rekomendasi wajar dengan pengecualian terhadap penggunaan dan laporan keuangan tahun 2010.

"Kami berharap hal ini tidka terulang lagi di kemudian hari," ujarnya yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Bintan.

Ia mengatakan, anggaran proyek tersbeut telah dicairkan pada tahun 2010. Namun ia tidak mengetahui teknis pencairan anggaran proyek yang tidak dimasukkan ke dalam APBD tahun 2010.

"Besok akan dilaksanakan rapat Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan. Pansus dan juga fraksi kami akan mengkritisi sistem penganggaran proyek tersebut, sekaligus permasalahan lainnya yang menjadi perhatian publik," katanya yang diusung Partai Keadilan Sejahtera.(ANT-NP/E001/Btm2)