Ada Anggota DPRD Kepri Urus Tiga Pansus

Rabu, 27 Juli 2011 21:52 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Beberapa fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau berebut memasukkan anggota ke pengurus panitia-panitia khusus bahkan kini ada seorang anggota yang menjadi pengurus di tiga dari lima pansus.

Ada anggota dimasukkan ke lebih dari satu panitia khusus (pansus) bahkan ada yang sekaligus di tiga pansus, padahal seharusnya diberlakukan pemerataan sehingga semua terlibat optimal, kata Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Nur Syafriadi yang dihubungi dari Tanjungpinang, Rabu.

Nur yang diusung Partai Golkar menyatakan khawatir anggota DPRD Kepri yang terlibat dalam dua hingga tiga pansus tidak dapat bekerja secara optimal, terutama jika kegiatan pansus digelar secara bersamaan.

"Kami sudah ingatkan kepada masing-masing pansus untuk saling berkoordinasi sehingga jadwal rapat tidak dilaksanakan secara bersamaan," ujarnya.

Anggota DPRD Kepri berjumlah 45 orang, yang terdiri atas empat unsur pimpinan dan 41 anggota.

Seharusnya, kata dia, pembagian anggota pengurus masing-masing pansus merata jika seluruh anggota DPRD Kepri dilibatkan.

"Tetapi kami harus menghormati hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kepri yang menyetujui seorang anggota DPRD Kepri terlibat sebagai pengurus dalam beberapa pansus," ungkapnya.

Menurut dia, orientasi seorang anggota fraksi tertentu yang terlibat dalam beberapa pansus bukan uang, karena penghasilan selama menjadi pengurus pansus tertentu sekitar Rp3 juta.

"Kami yakin misinya bukan uang, melainkan agar fraksi semakin memiliki pengaruh yang besar dalam pembahasan ranperda," katanya.

Rapat penentuan pansus baru-baru ini berlangsung panas, karena fraksi yang memiliki anggota yang banyak lebih dominan.

Lima pansus dibentuk DPRD Kepri berdasarkan pengajuan empat rancangan peraturan daerah dari pemerintah provinsi yaitu Ranperda Pengarusutamaan Gender, Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2010, Ranperda Retribusi Daerah dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, DPRD Kepri juga membentuk Panitia Kerja Laporan BPK.

(ANT-NP/A013/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.