Gubernur Kepri Tolak Impor Telur

Senin, 8 Agustus 2011 13:20 WIB

Batam (ANTARA News) - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani menolak menandatangani surat permohonan impor telur seperti yang diminta Pemerintah Kota Batam untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan.

"Gubernur tidak mau menandatangani surat izin telur," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Syed Muhammad Taufik di Batam, Senin.

Syed Muhammad Taufik mengatakan Gubernur Muhammad Sani yang juga Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun menolak impor karena stok telur mencukupi, sehingga tidak perlu mendatangkan dari luar negeri.

"Stok cukup," kata dia.

Selain stok cukup, distribusi telur dalam dan lintas provinsi juga bagus, sehingga tidak terjadi kelangkaan telur yang memerlukan impor.

Pasokan telur untuk Provinsi Kepri sebagian dari dalam provinsi, sebagian lagi didatangkan dari Medan.

Permintaan impor dipicu dari kenaikan harga telur yang sempat mencapai Rp1.200 per butir naik dari harga normal Rp900 per butir.

Namun, pekan ini, harga telur sudah kembali normal berdasarkan pantauan harga pasar, kata Syed Muhammad Taufik.

Sementara itu, pedagang kebutuhan pokok Pasar Mitra, Arif, mengatakan harga telur mulai turun sejak akhir pekan lalu, hingga mncapai Rp900 per butir.

"Harga telur sudah mulai turun, karena pasokan juga banyak," kata Arif saat operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemkot Batam.

Ia mengatakan stok telur ayam dari dalam kota dan Medan mulai banyak, sehingga harga juga turun.

"Telur tidak bisa disimpan, jadi kalau barangnya banyak, harga juga otomatis turun," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam berharap mendapatkan izin impor telur, daging dan beras dari negara tetangga karena harga kebutuhan tersebut terus meningkat menjelang Ramadhan.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam Ahmad Hijazi mengatakan pengajuan impor merupakan keputusan bersama Dinas Perindag ESDM bersama Dinas Kelautan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Surat pengajuan impor sudah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang akan melanjutkannya kepada pemerintah pusat.

"Jika kami terus mengharap pasokan hanya dari Medan, akan sulit, karena harga akan terus meningkat," kata Hijazi.

(ANT-YJN/A011/Btm3)