Padang (ANTARA) - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan saat ini beberapa daerah di Tanah Air tengahmenghadapi anomali bencana alam.
"Kalau kita melihat fenomena di luar Sumatera Barat yang dikhawatirkan itu bencana hidrometeorologi kering," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Kota Padang, Senin.
Meskipun BMKG memprediksi hingga akhir 2024 masih banyak hujan, namun BNPB mencatat empat lokasi di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan.
"Inilah anomali negara kita. Di Sumbar yang tiap tahun gempa, erupsi, banjir dan longsor. Namun, di provinsi sebelah terjadi kebakaran hutan dan lahan," kata dia.
Baca juga: 30 warga Sumbar meninggal akibat banjir dan longsor
Saat ini pemerintah justru lebih khawatir menipisnya pasokan air akibat bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan.
"Justru pemerintah khawatir ketersediaan air dalam rangka produktivitas pertanian," kata dia.
Bencana kekeringan tersebut perlu diwaspadai semua daerah termasuk Provinsi Sumbar. Sebab, hal itu akan berdampak pada ketersediaan pasokan pangan.
Dalam rapat koordinasi penanganan bencana BNPB mengingatkan kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk meyakinkan masyarakat bahwa status tanggap dan siaga darurat tidak akan berlangsung lama.
"Sebab, hal itu bisa berdampak pada pelayanan dan penanganan dalam kondisi darurat," kata dia
Sementara itu, mengenai bencana di Sumatera Barat, Suharyanto menegaskan kebutuhan dasar korban banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di provinsi itu harus terpenuhi.
Baca juga: Kapal pesiar terbakar di perairan Pulau Pamagaran
"Ini situasi tanggap darurat dan kita harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak benar-benar terpenuhi," katanya di Padang, Senin.
Menurut dia, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi merupakan skala prioritas yang harus dipenuhi selama masa tanggap darurat, terutama di lima wilayah yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
"Kita sepakat keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," ujar Letjen Suharyanto.
Baca juga: Kerugian akibat banjir Pesisir Selatan Sumbar diperkirakan capai Rp170,4 miliar
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah telah berupaya membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Selain mendirikan dapur umum, pemerintah juga dalam proses relokasi rumah bagi korban banjir.
Gubernur mengatakan pemerintah daerah bersama instansi terkait lainnya telah melakukan respons cepat menyikapi bencana yang terjadi.
Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait perbaikan infrastruktur yang rusak.
Berbagai infrastruktur yang sudah diperbaiki di antaranya jembatan penghubung ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang sempat rusak akibat curah hujan yang tinggi.
Kemudian akses jalan menuju Provinsi Bengkulu via Kabupaten Pesisir Selatan juga sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa daerah di Ranah Minang mengakibatkan 30 orang meninggal dunia, dan enam orang masih dalam tahap pencarian serta 80 jiwa terdampak langsung.
Baca juga: Tim SAR Gabungan kembali cari pesawat Smart yang jatuh di Kalimantan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: Indonesia sedang hadapi anomali bencana alam
Komentar