Gubernur Ansar sebut Pilkada 2024 didominasi pemilih milenial

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan pelaksanaan Pilkada 2024 didominasi pemilih muda atau dikenal pemilih milenial, persentase pemilih muda mencapai kurang lebih 29,6 persen atau sekitar 627 ribu pemilih.

Menurut Ansar besarnya pemilih muda tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan cara mengajak sekaligus memastikan suara milenial ini terakomodir dengan baik, serta bisa menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkada tahun ini.

"Makanya, bawaslu dan kpu sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pilkada, harus benar-benar memastikan semua yang memiliki hak suara terakomodir," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin (1/7).

Ia menyebut Pemerintah Provinsi Kepri terus mendukung pelaksanaan Pilkada bisa berlangsung dengan baik. Wujud dukungan tersebut ditandai dengan penyediaan anggaran Pilkada yang sudah dialokasikan sebesar Rp199,1 miliar. Dengan perincian alokasi untuk KPU Kepri sebesar Rp141,4 miliar dan Bawaslu Kepri sebesar Rp57,7 miliar.

Gubernur Ansar juga mengajak seluruh masyarakat mensukseskan jalannya pelaksanaan Pilkada 2024.

Dia menginginkan masyarakat Kepri bisa terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan tanpa adanya berbagai kecurangan yang muncul, sehingga warga diminta melapor bila ditemukan adanya kecurangan.

“Kita tentu menginginkan Pilkada di Kepri akan berjalan dan berlangsung dengan baik, aman, dan tanpa gangguan berarti. Seperti pelaksanaan Pilpres dan Legislatif beberapa waktu lalu yang berlangsung dengan baik,” ucap

Lanjut Ansar menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada bukan hanya sebuah rutinitas semata, namun pilkada adalah pondasi utama untuk memilih pemimpin Kepri yang berkualitas dan berintegritas.

"Pemimpin yang lahir berasal dari proses demokrasi yang berlangsung dengan dengan jujur dan adil," ucap Ansar.

Sementara, Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril menyatakan bahwa instrumen penyelenggara Pemilu menuntut adanya tahapan sosialisasi pilkada.

Bawaslu gencar melaksanakan sosialisasi pemilu dengan harapan bisa memberikan pemahaman dan juga pendidikan politik kepada publik, sehingga mereka menjadi mengerti, karena mendapat informasi yang benar terkait pentingnya pilkada.

"Dengan demikian masyarakat dapat memahami aturan dan tata cara pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024," ujar dia.

Ia pun mengajak masyarakat bersama-sama mengawasi tahapan Pilkada 2024 agar berjalan secara baik dan benar.